HETANEWS

OTT KPK, Mahar Politik dan Wacana Evaluasi Pilkada Langsung

Mendagri Tito Karnavian (Getty Images/AFP/R.Gacad)

Jakarta, hetanews.com - Mendagri Tito Karnavian berencana mengevaluasi pilkada langsung karena telah menelan biaya politik yang tinggi. Banyak kepala daerah tertangkap tangan oleh KPK karena korupsi demi mengembalikan modal, ujar Tito.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian menyebut bahwa Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), bukanlah prestasi. Ia menyebut, gampang saja bagi KPK menangkap pejabat daerah yang berpotensi korupsi, karena memang rentan dilakukan demi mengembalikan modal tinggi yang mereka keluarkan saat pemilihan kepala daerah (pilkada).

"Ongkos tinggi itu membuat dia cari balik modal. Sehingga, ya, tinggal menggunakan teknik-teknik intelijen, investigasi, mentarget kepala daerah, sangat mudah sekali. Pasti akan korupsi. Jadi bagi saya, OTT kepala daerah bukan prestasi yang hebat.”

Tito bahkan menegaskan akan memberi hormat pada calon kepala daerah yang rela tekor.

Sementara, juru bicara KPK, Febri Diansyah menjelaskan bahwa OTT kepala daerah dilakukan agar pemerintah semakin serius memperhatikan pendanaan kontestasi politik.

"Upaya pencegahan juga dilakukan selain agar resiko korupsi bisa lebih ditekan, KPK juga berharap masyarakat lebih menikmati anggaran yang dialokasikan ke daerah," ujar Febri seperti dilansir dari Tempo.

Nasdem: Kami satu-satunya partai tak ada biaya mahar

Sementara politikus Partai NasDem, Taufiqulhadi, membantah pernyataan Mendagri yang mengatakan untuk menjadi kepala daerah pasti butuh biaya tinggi. Ia mengatakan partainya tidak pernah sedikit pun meminta calon kepala daerah untuk mengeluarkan biaya.

“Seribu persen benar, kami adalah satu-satunya partai, saya ingin mengklaim, yang tidak pernah meminta mahar kepada calon kepala daerah yang kami dukung.”

Namun ia setuju bila ada usulan untuk mengevaluasi pelaksanaan pilkada, atau alternatif mencari solusi masalah-masalah pilkada selama tujuannya positif.

“Karena kenapa? Kami beranggapan kalau kami meminta mahar kepada kepala daerah, maka kepala daerah itu akan membebani rakyat karena korupsi akan terus terjadi,” tambahnya.

Taufiqulhadi menganggap perputaran itu akan terus terjadi bila tidak segera dihentikan.

Menurutnya, NasDem tidak melakukan praktek mahar agar calon kepala daerah yang terpilih nantinya bisa leluasa melakukan janji kampanyenya.

“Jadi Partai NasDem tidak menarik mahar, tapi kami tidak yakin dengan partai-partai-partai lain. Jadi partai (NasDem) berbuat seperti itu tidak juga mengurangi implikasi terhadap partai-partai lain, jadi harus kita perbaiki semuanya," imbuhnya.

Symbolbild Indonesien Wahlen (picture-alliance/dpa)

Pemilihan Kepala Daerah di Desa Kahju, Aceh.

"Pilkada tidak langsung juga bukan pilihan"

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhan mengatakan wacana evaluasi pilkada adalah langkah penting untuk memetakan persoalan penyelenggaraan demokrasi di tingkat lokal agar lebih berkualitas dari sisi penyelenggara, peserta hingga pemilih.

Namun ia mengatakan bahwa wacana pemilhan kepala daerah tidak langsung adalah kesimpulan prematur atas keinginan pemerintah yang baru akan melakukan evaluasi.

“Ada kesan seolah-olah mengarahkan persoalan pilkada berbiaya mahal (high cost) hanya kepada pemilih. Faktor politik uang dituding menjadi biang persoalan. Penilaian ini tidak komprehensif sebab melupakan persoalan jual beli pencalonan (candidacy buying/mahar politik) sebagai salah satu masalah utama.”

Di lain sisi, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, mengatakan biaya politik pilkada tidak langsung tidak pernah terungkap jelas, akibat ruang kontestasi yang relatif tertutup juga minim transparansi. Selain itu pilkada tidak langsung juga hanya melibatkan segelintir orang sehingga publik hanya mampu menangkap bagian permukaannya saja.

“Dulu mengapa kita beralih dari tidak langsung ke langsung salah satunya karena ingin mengatasi politik transaksional dalam ruang gelap pemilihan oleh DPRD. Dugaan terjadinya suap menyuap begitu kental,” ujar Titi.

Titi menuturkan bahwa laporan formal dana kampanye paslon ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) di daerah, nyatanya tidak mencerminkan ‘politik biaya tinggi’.

“Politik biaya tinggi itu ada di pos-pos ilegal dan diluar skema akuntabilitas kampanye. Misal biaya mahar politik dan jual beli suara,” tegasnya.

Bila evaluasi pilkada menyasar pada perubahan yang sebelumnya pilkada langsung menjadi tidak langsung, maka akan membuat transaksi-transaksi politik semakin leluasa karena rawan terjadi di ruang-ruang yang lebih ‘gelap’ yang melibatkan segelintir orang yang membuat keputusan secara elitis, ujar Titi.

Mendagri ditantang reformasi kepartaian

ICW menantang Mendagri untuk melakukan reformasi kepartaian sebelum mengubah format pilkada. Pembenahan partai dinilai menjadi prasyarat utama sebelum mengubah model pilkada. Tanpa adanya pembenahan partai, tidak akan pernah menyelesaikan persoalan politik yang berbiaya mahal tersebut.

“Inisiatif pembenahan partai secara kolektif justru sering didorong oleh KPK dan masyarakat sipil. Namun sejauh ini, belum ada respon konkret dari pemerintah untuk menindaklanjuti berbagai konsep pembenahan partai agar menjadi demokratis, modern dan akuntabel,” tambah Kurnia Ramadhan dari ICW.

Diketahui pemilihan kepala daerah oleh DPRD merupakan sistem pemilihan yang diterapkan pemerintahan era Presiden Soeharto. Namun pada 2005 atau sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sistem pemilihan kepala daerah diubah menjadi pemilihan langsung oleh rakyat.

Indonesien Wahlen Jakarta
(picture alliance/abaca/J. Tarigan)

FAKTA UNIK PILKADA SERENTAK 2018

Nusantara Bersuara

Pemilihan Kepala Daerah kali ini tergolong yang paling besar dalam sejarah Indonesia. Secara total sebanyak 171 daerah pemilihan akan diperebutkan, termasuk pemilihan gubernur di 17 provinsi. Selain itu pemilih juga akan ikut menentukan pergantian pemerintahan di 115 kabupaten dan 39 kota. KPU mencatat 520 pasangan calon bertarung dalam pilkada kali ini.

Indonesische Präsidentschaftskandidaten Widodo und Subianto (Reuters)

FAKTA UNIK PILKADA SERENTAK 2018

Koalisi Dua Musuh

Tiada lawan yang abadi. Meski berseteru di level nasional, Partai PDI-P dan Gerindra dengan capresnya Prabowo Subianto (ki.) dan Joko Widodo (ka.) saling berkoalisi di Pilkada Serentak. Tercatat kedua partai bahu membahu di lima pemilihan gubernur, 37 pemilihan bupati dan 6 pemilihan walikota. Gerindra dan PDI-P menggalang koalisi dengan PKS di setidaknya dua pilgub, antara lain di Jawa Timur.

Indonesien Wahlen Parlamentswahlen Wählerin Finger (Reuters)

FAKTA UNIK PILKADA SERENTAK 2018

Dominan Suara Perempuan

Dari 152 juta pemilih yang berhak mencoblos pada Pilkada Serentak 2018, lebih dari separuhnya, yakni 76 juta adalah perempuan. Sementara pemilih laki-laki tercatat berjumlah 75,9 juta orang. Namun jumlah tersebut berbanding terbalik dengan daftar kontestan Pilkada yang hanya memuat 101 perempuan, atau 8,85% dari total 1.140 pendaftar bakal calon kepala daerah.

Indonesien Polizei Sondereinheit (Getty Images/J. Kriswanto)

FAKTA UNIK PILKADA SERENTAK 2018

Risiko Keamanan

Polisi memprediksi lima provinsi akan menjadi titik rawan keamanan selama Pilkada 2018. Provinsi itu adalah Papua, Maluku, Sulawesi Selatan, Jawa Timur dan Kalimantan Barat. Perkiraan Polri terbukti ketika pesawat yang mengangkut logistik Pemilu dan personil pengamanan ditembak kelompok bersenjata di Papua. Tiga orang dikabarkan meninggal dunia.

Indonesien Todesstrafe (picture-alliance/dpa/M. Irham)

FAKTA UNIK PILKADA SERENTAK 2018

Banjir Polisi dan Serdadu

Untuk mengamankan jalannya Pilkada pemerintah mengerahkan hampir separuh aparat kepolisian dan militer. Tercatat Polri menurunkan 184 ribu personil, sementara TNI menyiagakan hampir 100 ribu serdadu. Pengamanan jalannya Pilkada juga akan dibantu 823 ribu anggota satuan Perlindungan Masyarakat alias Linmas. Untuk itu Polri mengajukan anggaran pengamanan sebesar 2,17 triliun Rupiah.

Indonesien Wirtschaft Banknoten Geldscheine (Reuters)

FAKTA UNIK PILKADA SERENTAK 2018

Anggaran Membengkak

Besarnya keterlibatan pemilih dalam Pilkada kali ini membuat ongkos penyelenggaraan ikut membengkak. Pemerintah secara total menganggarkan Rp. 15.09 triliun yang sebagian besarnya diserap oleh Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu. Kedua lembaga tercatat masing-masing mengantongi anggaran sebesar 11,9 triliun dan 2,6 triliun Rupiah.

Indonesien Wahlen Parlamentswahlen Wahllokal in Jakarta (Reuters)

FAKTA UNIK PILKADA SERENTAK 2018

Ramai Calon Independen

Sebanyak 437 pasangan calon merapat ke partai politik untuk Pilkada kali ini. Namun terdapat 83 pasangan yang berusaha lewat jalur independen alias perseorangan. KPU mencatat 15 daerah memiliki kontestan independen, antara lain Herman A. Koedoeboen - Abdullah Vanath di Pilgub Maluku, Ali Bin Dachlan - Gede Sakti di Pilgub NTB dan Ichsan Yasin Limpo - Andi Mudzakkar di Sulawesi Selatan.

Sumber: dw.com

 

 

 

 

 

 

 

Editor: tom.