HETANEWS

Plh Sekda Tidak diikutkan Dalam Pembahasan R APBD 2020

Siantar, hetanews.com - Ketua Tim anggaran pemerintah daerah [TAPD] diwakilkan oleh Asisten I dalam rapat pembahasan R APBD 2020 dengan Badan anggaran [Banggar] DPRD Pematangsiantar. Ketua DPRD, Timbul Lingga menyebut Plh Sekda tidak boleh mengambil kebijakan strategis.

Hal itu disampaikan Timbul, ketika disinggung terkait pandangan umum Fraksi PDI Perjuangan yang menyebutkan status Plh Sekda tidak punya kewenangan terhadap keuangan .

Baca juga: Fraksi PDI P: Status Para Plt dan Plh Sekda dapat Mengakibatkan R APBD 2020 Cacat Hukum

Dari hasil kordinasi dengan Pemprovsu, kata Timbul, Pelaksana harian [Plh] Sekda Pematangsiantar tidak diikutkan dalam rapat pembahasan R APBD 2020 dengan Banggar yang digelar 17-19 Desember 2019. 

"Jadi hasil kordinasi dengan Gubernur, bahwa dalam hal ini, Plh Sekda tidak boleh mengambil kebijakan strategis. Karena kuasa penuh anggaran adalah Walikota yang mendelegasikan sebagian kewenangannya ke TAPD," katanya, Selasa (19/11).

Disinggung ada pen-delegasi-an khusus oleh Walikota kepada Asisten I Pemko Pematangsiantar, Ketua DPC PDI Perjuangan ini mengatakan tidak ada. "Artinya TAPD itu kan ada strukturnya, karena Sekda berhalangan mungkin diwakilkan," katanya.

"Sampai saat ini pembahasan R APBD 2020 dihadiri oleh Asisten I. Plh Sekda, Kusdianto tidak. Itu hasil kordinasi kita dengan pihak Gubernur," ucapnya.

Struktur TAPD Pemko Pematangsiantar diketuai oleh Sekretaris Daerah [Sekda]. Namun Sekda saat ini dijabat oleh Plh Kusdiantio. Timbul membenarkan adanya surat Badan Kepegawaian Daerah [BKN] tentang kewenangan Plh dan Plt dalam aspek kepegawaian.

"Karena kuasa penuh anggaran adalah Walikota yang mendelegasikan sebagian kewenangannya ke TAPD, Artinya semua dokumen penandatanganan ini kan Walikota," katanya.

Baca juga: Zainal Ungkap Kronologi Pencopotan Budi oleh Walikota Hefriansyah

Penulis: gee. Editor: edo.