HETANEWS

Himapsi Minta DPRD Menggunakan Hak Interpelasi

Pengurus DPC Himapsi dan Ketua DPRD Siantar, Timbul Lingga, Senin (18/11/2019) [foto:istimewa]

Siantar, hetanews.com - Selain mengajukan pembentukan Perda perlindungan dan pelestarian budaya, DPC Himapsi Pematangsiantar meminta DPRD Pematangsiantar menggunakan hak interpelasi-nya untuk mempertanyakan soal kelanjutan pembangunan tugu Sang Naualuh.

"Ada dua poin yang kita sampaikan tadi. Salah satunya meminta DPRD untuk menggunakan hak interpelasi nya, memanggil Walikota menanyakan kelanjutan pembangunan tugu sang Naualuh. Karena kami tahu pandangan fraksi PDI Perjuangan juga mempertanyakan kelanjutan pembangunan tugu itu," kata Jonli Simarmata, Senin (18/11/2019).

Ketua DPC Himapsi Pematangsiantar ini menjelaskan, dasar permintaan itu dikarenakan ada beberapa poin yang mendasari penggunaan hak interplasi tersebut.

Baca juga: Fraksi PDI P: Status Para Plt dan Plh Sekda dapat Mengakibatkan R APBD 2020 Cacat Hukum

Pertama, jelas Jonli, pemberhentian pembangunan tugu Sang Naualuh secara pihak oleh Pemko Pematangsiantar, yang akhirnya  menimbulkan kerugian negara. 

"Pemberhentian secara sepihak yang menimbulkan kerugian negara sekitar Rp 913 juta," katanya.

Kedua, sambung Jonli, pemindahan prasasti pengibaran bendera Merah-Putih di kompleks gedung TIC Dinas Pariwisata Pematangsiantar. 

Ketiga, sambung Jonli, Walikota Hefriansyah patut dipanggil untuk menjelaskan status pejabat di teras Pemko Pematangsiantar yang berstatus Pelaksana harian [Plh]  dan Pelaksana tugas [Plt] serta rangkap jabatan.

Baca juga: Pengakuan Kusdianto Pindahkan Prasasti, Boy: Itu Mengaburkan Sejarah

"Adanya dugaan pelanggaran perundang-undangan yang dilakukan seperti yang kita ketahui dari pandangan fraksi PDI Perjuangan pada rapat paripurna. Termasuk status Pejabat Plt dan Plh," ungkapnya.

Permintaan ini disampaikan Himapsi saat ber-audiensi langsung kepada Ketua DPRD Pematangsiantar, Timbul Marganda Lingga, Senin Sore.

Pada kesempatan itu, ketua DPRD dari Fraksi PDI Perjuangan itu menyambut baik usulan tersebut. 

Diketahui, pandangan umum fraksi PDI Perjuangan dalam paripurna nota keuangan R APBD Pematangsiantar 2020 di ruang Harungguon Bolon, Selasa (12/11) menyampaikan kritikan terhadap masa pemerintahan di era Hefriansyah-Togar Sitorus.

Baca juga: Dua Usulan Pembentukan Perda: Pelestarian Budaya dan Bantuan Hukum

Penulis: gee. Editor: edo.