HETANEWS

Pengadaan Drone Tambahan di Humas Protokoler Bikin 'Geram' Komisi I DPRD

Rapat komisi I DPRD Pematanngsiantar dengan mitra kerja Sekretariat Pemko Pematangsiantar, Jumat (15/11/2019) malam,

Siantar, hetanews.com - Pengadaan drone di Humas Protokoler Pemko Pematangsiantar bikin anggota Komisi I DPRD serta wakil ketua komisi, Boy Iskandar Warongan geram. Selain dianggap pemborosan, penyusunan rancangan kerja anggaran dinilai asal-asalan dan tidak serius.

Setelah pemaparan rancangan kerja anggaran pada bagian kehumasan yang disampaikan oleh Kabag Humas, Hammam Sholeh, Jumat (15/11/2019) malam, Boy Iskandar Warongan langsung menyoroti hal tersebut.

Kata dia pengadaan 1 unit drone senilai Rp 30 juta itu pemborosan. Sementara 1 unit drone lagi masih dapat digunakan. Spesifikasi drone yang diterakan dalam dokumen anggaran untuk R APBD 2020 itu dinilai mampu membuat film.

Anggota fraksi PAN Persatuan Indonesia ini mengatakan, selama ini dirinya memantau kegiatan kehumasan khususnya pemakaian drone saat kegiatan-kegiatan pemerintahan.

"Ini ada pembelian Drone sebesar 30 juta tapi masih ada drone. walau pun harganya sudah ditetapkan, setahu saya, tetapi dengan biaya 30 juta ini drone dengan spesifikasinya untuk pengambilan film", kata Boy seraya mengatakan dirinya memahami teknologi pesawat tanpa awak itu.

"Beberapa kali saya mengikuti kegiatan dari pemerintah, saya lihat siapa pilot drone dan drone apa yang dipakai. Dan itu masih bisa digunakan dengan teknologi yang sekarang. Jadi mengapa harus ditambah dan ada lagi pengadaan remot kontrol, itu kan pemborosan,"tegasnya.

Selain tidak diketahui secara percis apa kegunaan drone dalam menunjang kinerja pemerintahan, Boy juga mengkritik pengadaan laptop dan televisi. Pengadaan itu juga dianggap pemborosan, apalagi harus diganti setahun sekali.

"Penambahan laptop, telivisi dan itu saya rasa harus dikaji kembali agar tidak ada lagi pemborosan. Laptop yang ada masa 1 tahun sekali diganti, saya rasa masih compatible. kecuali setiap hari rapat ada kerusakan fisik dI laptopnya," katanya menambahkan.

Menjawab pertanyaan Boy, Hammam Sholeh menjelaskan jika rangakai tugas-tugas kehumasan turut mencitrakan pemerintahan. "Perlu kami sampaikan bahwa, tugas humas adalah mencoba menganalisa kebijakan dan mendefenisikan persoalan-persoalan yang kita citrakan diluar," katanya.

"[Drone] benar ada dua yang satu di pinjam sama Polres selama enam bulan, dipulangkan ke kita dalam kondisi rusak. Dan setelah kami cek ke teknisinya ada kerusakan LED-nya. Begitu kondisinya makanya kami siapkan satu drone." kata Sholeh menjelaskan.

Baca juga: Pengakuan Kusdianto Pindahkan Prasasti, Boy: Itu Mengaburkan Sejarah

Pada kesempatan dirinya menjelaskan, Sholeh juga berujar, pihaknya siap untuk dievaluasi jika rencana kerja anggaran [RKA] itu ditemukan ada pemborosan anggaran. "Terkait dengan Masalah ATK yang tumpang tindih kami siap dievaluasi anggarannya," pungkasnya.

Mendengar penjelasan itu, Boy langsung berkomentar "Artinya, RKA ini tidak serius merencanakananya. Artinya ini pemborsan luar biasa ini," pungkasnya.

"Kita tahu ini mengacu kepada peraturan, tapi artinya setiap ada peraturan ada persiapan dari kita utuk melaksanakan peraturan itu. Misalnya 60 diminta kita pangkas 30, setuju-setuju aja. Kalau misalnya tidak kita teliti ini artinya apa?,ya macam mana? ini gak serius ini," katanya dengan suara meninggi.

Belum selesai memberi memberi tanggapan, Kabag Tapem Pemko Siantar, Junaidi Sitanggang sempat memohon izin kepada pimpinan rapat untuk menjelaskan. Penjelasan itu ternyata membuat Boy makin geram.

Boy Iskandar Worongan [kanan] dan Tongam Pangaribuan [kemeja biru]

"Begitu banyak penerima PKH di Siantar ini, tapi pegawai pemerintah semua tidak serius dalam melaksanaka tugasnya," katanya dengan nada tinggi, membuat suasana rapat seketika hening.

Ketua Komisi I, Andika Prayogi Sinaga, selaku pimpinan rapat akhirnya angkat bicara. Dia mengatakan pemborosan anggaran tersebut seharusnya dipangkas. Kata dia, ada beberapa mitra kerja yang masih membutuhkan anggaran.

"Ada beberapa mitra kerja kita anggarannya masih terlampau sedikit. Jadi ini semua untuk membangun kota ini agar lebih baik lagi. Nanti kita kedepannya setelah ini selesai, kita akan gelar lagi RDP lagi," katanya,

Mitra Media di Kehumasan Pemko Pematangsiantar

Pada kesempatan ini, Anggota Komisi I Tongam Pangaribuan juga mempertanyakan hubungan kehumasan dengan para media yang diketahui selama ini sebagai mitra kerja pemerintahan.

Anggota DPRD dari fraksi NasDem ini menanyakan bagaimana bentuk kerja sama media online maupun cetak yang terhubung selama ini dengan Pemko Pematangsiantar.

"Kira kira media jumlahnya berapa pak, kami juga pengen tahu berapa total media yang terdaftar di pemerintah kota, yang dinyatakan resmi [Mitra pemerintahan]. Mau online atau cetak" ujar Tongam.

Hammam Sholeh mengatakan, saat ini pihaknya mendata sebanyak 72 media cetak dan 21 media online yang bekerjasama dengan Pemko Pematangsiantar. 

"Jumlah media yang terdaftar dikita sekarang ada 72 media cetak, terdaftar dalam pengerrtian bahwa mereka menyerahkan medianya kepada kita dan kemudian menyerahkan surat tugas wartawan kepada kita,"ucapnya. 

"Untuk media online sebenarnya kami belum data secara keseluruhan. Kalau berdasarkan surat tugas kita baru menerima 21 surat tugas media online. Pengamatan kami dilapangan dan dari grup, jumlanya lebih kenapa karena ternyata ada media online yang berkantor di Medan, jakarta tap ada awak media-nya di Siantar,"pungkasnya.

Baca juga: Ditemukan Pemborosan Anggaran Sekretariat Daerah, Humas Pemko Rp 1,9 M

Penulis: gee. Editor: edo.