HETANEWS

Ditemukan Pemborosan Anggaran Sekretariat Daerah, Humas Pemko Rp 1,9 M

Rapat Komisi I dan mitra kerja Sekretariat Daerah, Jumat (15/11/2019) malam.

Siantar, hetanews.com - Rancangan kerja anggaran Sekretariat Daerah Pemko Pematangsiantar saat pembahasan R APBD 2020 ditemui banyak pemborosan. Selain dianggap berandai-andai, besaran anggaran yang dicantumkan tidak dijelaskan secara detail, Jumat (15/11/2019) malam.

Asisten III, Pardamean Silaen, mengatakan rancangan anggaran Sekretariatan Daerah sebesar Rp 60 Miliar, terbagi dari sembilan bagian yakni Keuangan, Umum, Hukum, Humas Protokoler, Kesejahteraan Masyakarat.

Kemudian Bagian Perekonomian dan Pertambangan, Tata Pemerintahan, Administrasi Pemerintahan Umum, dan Administrasi Pembangunan dan Layanan Pengaduan. 

Bagian Umum merencanakan anggaran sebesar Rp 16 M. Biaya sebesar itu, dinilai anggota Komisi I, Tongam Pangaribuan perencanaan anggaran terlalu besar.

Ia menyebut, pemborosan anggaran ditemukan di pengadaan makan dan minuman pegawai sebesar Rp 1,9 M, biaya perjalanan dinas kepala daerah sebesar Rp 2,1 M, pengadaan makanan dan minuman rumah tangga kepala daerah sebesar Rp 720 juta. 

Kemudian di bagian Humas yaitu cakupan fasilitas informasi melalui audio visual dan media elektronik Rp 1.9 Miliar, serta perkembangan komunikasi, informasi dan media massa.

Fraksi PAN Persatuan Indonesia, Boy Iskandar Warongan juga mengkritisi  soal besarnya anggaran penyediaan jasa sewa menyewa sebesar Rp 1,3 M lebih. 

"Yang saya liat di ini semua adalah pemborosan termasuk untuk sewa kursi dan meja yang mencapai Rp 425 juta bahkan untuk sewa taratak aja mencapai Rp 300 juta."

"Buat apa kita menyewa kalau bisa membeli dengan anggaran sebegitu besar dan ini setiap tahun di anggarkan. Dengan sewa Anggaran taratak sebesar itu apa selama setahun taratak yang di sewa itu berdiri terus. Dan dalam rangka apa saja ini taratak disewa," ujarnya.

Boy meminta agar dibuat rinciannya dalam penyusunan rancangan anggaran Sekretariat Daerah kota Pematangsiantar. Boy juga menilai  penyusunan anggaran tidak serius dan tepat sasaran.

"Di seluruh SKPD yang ada di Sekretariat daerah tidak keseriusan nya di sini. Saat kita bantah mereka tidak ada sanggahan, artinya mereka tidak ada dasar kuat dalam membuat RKAP ini,"

"Mereka tidak boleh begitu karena ini kan uang rakyat, jangan dong mereka dalam menyusun RKAP itu berandai-andai," ujarnya ditemui usai rapat.

Kata Wakil ketua Komisi I ini, pihaknya akan membuat beberapa poin rekomendasi yang akan disampaikan ke Badan Anggaran [Banggar] DPRD Pematangsiantar.

"Kita akan bahas lagi di Banggar dan akan di over ke yang lebih penting lagi. Begini di saat kita melakukan rapat komisi dengan BKD, mereka kekurangan anggaran untuk kouta CPNS. Sementara di RKAP Sekretaris daerah itu terjadi kelebihan," ujarnya.

Dijelaskannya, anggaran sekretariat daerah yang tidak detail itu tidak dicantumkan sasaran anggaran tersebut. Dia pun menilai penyusunan anggaran tersebut berandai-andai.

"Karena tidak jelas detail anggaran itu di cantumkan di situ, kalau tidak ada detail Anggaran di cantumkan artinya inikan sasarannya ke mana. Jadi kalau tidak ada detail anggaran nya di cantumkan disitu kita tidak bisa menerimanya," tegasnya.

Sebelum rapat Komisi I dengan mitra kerja Sekretariat daerah ini dimulai, anggota Komisi meminta untuk di skors. Pasalnya ada pejabat yang mengenakan kaos saat rapat. Anggota DPRD menyarankan agar memakai pakaian rapi dan sopan.

Baca juga: Pengakuan Kusdianto Pindahkan Prasasti, Boy: Itu Pengaburan Sejarah

Penulis: gee. Editor: edo.