HETANEWS

Anggaran Rapat Kordinasi dan Konsultasi Disorot

Plh Bappeda Pematangsiantar, Midian Sianturi [tengah], Jumat (15/11/2019).

Siantar, hetanews.com - Anggaran untuk kegiatan rapat kordinasi di Bappeda [Badan Perencanaan Pembangunan Daerah] Pematangsiantar disorot Komisi III DPRD. Rapat kordinasi dan konsultasi yang diusulkan di R APBD 2020 dinilai tak membuahkan hasil.

Sekretaris Komisi III, Daud Simanjuntak, menilai kegiatan rapat-rapat kordinasi, konsultasi serta penyusunan kajian-kajian yang tercantum dalam rencana kerja anggaran Bappeda setiap tahun diusulkan.

Sementara, kata Anggota Fraksi Golkar ini, hasilnya tidak ada kordinasi antar instansi yang membuahkan hasil. Daud mencontohkan penanganan lokasi banjir tahunan yang tidak tuntas ditangani oleh instansi terkait.

"Tahun lalu sudah diajukan. Tahun ini lagi. Kordinasi apa yang dilakukan selama ini sementara banjir di pemukiman penduduk masih terjadi. Seharusnya adanya kordinasi antar instansi membuat kinerja OPD semakin inovatif," katanya, Jumat (15/11/2019).

Senada dengan Daud, Anggota Komisi III Astronout Nainggolan juga menilai rapat kordinasi dan konsultasi tersebut tidak tepat sasaran. "Sasarannya apa? Hasilnya [kordinasi] apa kepada masyarakat?," ucapnya.

Selain anggaran rapat kordinasi dan konsultasi, Bappeda juga melakukan kajian prioritas dan studi kelayakan. Padahal beberapa kegiatan tersebut sudah dilakukan pada tahun lalu.

"Setiap tahun ada  biaya untuk program ini. Termasuk biaya studi kelayakan yang sudah dilakulan tahun lalu. Terlalu banyak kajian prioritas, hasilnya tidak ada. Ini saya kira over lap. Banyak kajian-kajian yang sudah dilakukan termasuk di kelurahan dan di kecamatan," jelasnya.

Dalam rapat kerja dengan mitra kerja Komisi III, Plh Bappeda, Midian Sianturi, menuturkan sesuai dengan regulasi yang ada kajian-kajian memang dilakukan setiap tahun.

Kajian tersebut dibuat dengan tema yang berbeda. Misalnya, kata dia, kajian terhadap lingkungan yang dilaporkan ke pemerintah atasan. 

"Jadi memang tugas Bappeda membuat kajian dan perencanaan. Itu merupakan suatu alat peniliaian ke pemerintah atasan," pungkasnya.

Untuk anggaran rapat konsultasi dan konsultasi di Bappeda, Komisi III meminta ditinjau ulang, mengingat efisiensi dan penghematan anggaran.

Baca juga: Dua Tahun Revisi RTRW Belum Tuntas, Ini Penjelasan Bappeda

Penulis: gee. Editor: edo.