HETANEWS

Status Eks Napi Ahok Disoal, PDIP Contohkan Bung Karno

Hendrawan Supratikno

Jakarta, hetanews.com - PDIP membela mantan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang santer dikabarkan akan menjadi bos salah satu BUMN. PDIP menilai Ahok memiliki kompetensi dan integritas untuk menjadi pimpinan BUMN meski seorang eks narapidana.

"Bila bobot terbesar pada keberanian melakukan terobosan, integritas dan kompetensi, dia sangat layak untuk dipertimbangkan," kata politikus PDIP Hendrawan Pratikno saat dihubungi, Kamis (14/11/2019).

Hendrawan mengatakan persoalan eks narapidana itu tergantung pada hasil penafsiran tekanan politis atau bukan. Namun, menurutnya sebagai seorang pemimpin tetap integritas dan kompetensi paling utama.

"Prinsipnya setuju harus selektif. Termasuk apakah pidana penjara seseorang lebih sebagai hasil penafsiran dan tekanan politis, atau bukan. Jadi pertimbangan utama hendaknya tetap pada integritas dan kompetensi," ucap Hendrawan

Hendrawan lalu bicara faktor-faktor yang membuat seseorang dipenjara. Menurutnya, seseorang bisa saja dipenjara karena keberanian memegang prinsip hingga karena terlibat kasus korupsi.

"Soalnya ada orang yang dipenjara karena keberanian memegang prinsip. Nelson Mandela dan Bung Karno adalah contoh yang sering disebut. Ada orang yang dipenjara karena korupsi, ada orang yang tidak dipenjara karena kelihaian memainkan bukti-bukti ketidakterlibatan," sebutnya.

Karena itu, ia mengatakan untuk menilai seseorang sebagai eks narapidana harus ditelaah kasus per kasus agar mendapat asesmen yang kredibel. Untuk itu, ia berharap tim penilai akhir (TPA) penentuan pimpinan BUMN lebih cermat mempertimbangkan rekam jejak para calon, salah satunya Ahok.

"Kami berharap tim penilai akhir (TPA) mempertimbangan rekam jejak para calon secara seksama dan objektif," tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, Partai Demokrat menilai ada banyak hal yang menjadi pertimbangan dalam memilih sosok yang akan menduduki jabatan dalam pemerintah. Faktor integritas disebut perlu menjadi pertimbangan penting.

"Pertama di dalam mengangkat pejabat pemerintah ya, tentunya banyak kriteria yang harus diperhatikan, salah satunya menyangkut masalah integritas, behaviour juga merupakan pertimbangan. Sekalipun ini wewenang eksekutif, tentunya banyak hal yang harus dipertimbangkan," kata Waketum Partai Demokrat Syarief Hasan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (14/11/2019).

Hal tersebut disampaikan Syarief menanggapi kabar Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok yang akan menjadi bos di salah satu BUMN. Meski tak menyebut nama Ahok, Syarief lalu menyinggung soal status narapidana dan menyebut pemilihan pejabat negara harus selektif.

"Saya pikir, kalau saja sekarang ini pilkada sudah ada pandangan dari KPU bahwa eks narapidana tak boleh, dan itu kan sudah pernah dilakukan. Jadi saya memberikan contoh bahwa pejabat-pejabat negara itu betul-betul harus selektif. Tak boleh hanya karena pertimbangan dia dari pendukung saya ataupun dari partai saya atau dari mana pun," ujarnya.

sumber: detik.com

Editor: sella.