HETANEWS

Polisi Imbau Skuter Listrik Tidak Digunakan di Jalan Raya

Model memperlihatkan GrabWheels di kawasan The Breeze di BSD City, Tangerang, Kamis (9/5/19). GrabWheels berbentuk skuter listrik ramah lingkungan dan bisa digunakan di beberapa lokasi di BSD City selama masa uji coba yang berlangsung hingga pertengahan tahun 2019. ( Foto: BeritaSatu photo / Mohammad defrizal )

Jakarta, hetanews.com - Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Korlantas Polri dan instansi lainnya, masih menggodok regulasi terkait penggunaan skuter listrik. Sebelum terbit peraturan, polisi mengimbau kepada masyarakat agar tidak menggunakan skuter listrik di jalan raya.

"Jadi kami sudah diperintahkan Pak Dirlantas melakukan tindakan preemtif, imbauan, tapi tegas. Jadi mengimbau untuk melarang digunakan di jalan raya," ujar Kasubdit Bin Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya Kompol Fahri Siregar, Kamis (14/11/2019).

Dikatakan Fahri, setelah melihat fenomena banyak skuter listrik di jalan raya, pemerintah dan instansi terkait aktif melakukan pembahasan. Pertama membahas status kendaraan itu masuk bermotor atau tidak, walaupun menggunakan listrik. Kedua, terkait klasifikasi jalan mana yang bisa dilintasi dan tidak bisa dilintasi.

"Ketiga membahas sistem keamanan dari pengendara otopet listrik apa perlu menggunakan helm atau mungkin ditambah decker pengaman siku dan lutut. Keempat sistem keamanan dari otopet listrik ini. Kalau kita lihat otopet ini kalau malam hari harus dipasang dengan lampu yang (spesifiknya) lebih besar.

Karena saya lihat sendiri kemarin, beberapa pengendara kendaraan ini menggunakan ruas jalan keselurahan di sekitaran Dharmawangsa.

Dia berbaris, dengan lampu kecil, ini berpotensi membuat kecelakaan lalu lintas, apalagi kecepatannya bisa dibilang tidak rendah karena sampai 40 kilometer," ungkapnya.

Menurut Fahri, harus ada aturan yang jelas karena skuter atau otopet listrik ini masuk ke dalam kelompok pengguna jalan yang rentan, sama seperti pengguna sepeda, pejalan kaki dan lansia.

"Seperti halnya pejalan kaki kan punya jalur khusus, pesepeda juga ada di paling kiri. Makanya ini harus diawasi. Harus ada aturan terkait operasinya.

Bukan ditindak, karena kalau ditindak itu penegakan hukum secara represif ya. Tapi dilakukan tindakan, jadi tindakannya itu berupa preemtif. Kalau represif itu harus ada aturan hukum yang jelas, dasar hukumnya apa.

Misalkan kita mau menilang dasar hukumnya apa? Mau menyita otopetnya, dasar hukumnya apa? Karena sementara belum ada, maka kita lakukan tindakan berupa preemtif," katanya.

Sumber: beritasatu.com

Editor: tom.