HETANEWS

Zainal Ungkap Kronologi Pencopotan Budi oleh Walikota Hefriansyah

Walikota Hefriansyah dan Budi Utari, Senin 20 Mei 2019 [foto:Humas Pemko Siantar]

Siantar, hetanews.com - Plt BKD Pematangsiantar, Zainal Siahaan, mengungkapkan kronologi pencopotan Budi Utari dari jabatannya sebagai Sekretaris Daerah [Sekda] oleh Walikota Hefrianyah, saat rapat dengan mitra kerja Komisi I DPRD Pematangsiantar, Kamis (14/11/2019).

Zainal mengatakan, apa yang diketahui pihaknya sebagai alasan Walikota Hefriansyah menilai Budi Utari tidak bekerja dengan baik, diawali kegagalan P APBD 2018. Budi selaku Sekda juga Ketua Tim anggaran pemerintah daerah [TAPD].

"Apa yang kami ketahui, tidak adanya P APBD 2018 di Kota Pematangsiantar. Bahwa jelas TAPD dikordinir oleh Sekda. Pak Walikota sangat marah tidak ada P APBD tahun 2018 tersebut," katanya. 

"Saya memang tidak menyaksikan karena lagi di Medan. Sampai-sampai pak walikota menggebrak meja akibat tidak adanya P APBD tersebut," kisah Zainal. 

Diutarakannya, pasca kejadian itu pada awal 2019, Walikota Hefriansyah sudah memperingati Budi Untuk bekerja dengan baik.

"Pada Awal 2019 sebenarnya sudah diberikan Pak Walikota warning kepada Sekda  supaya menjalankan tugasnya lebih baik lagi." bebernya.

Baca juga: Hefriansyah Copot Budi Utari, Pilih Kusdianto Sebagai Plh Sekda

Hanya saja, kata Zainal, diawal Januari 2019 Budi malah belum menandatangani  SKP BP3. Itu kemudian berakibat keterlambatan pengusulan kepangkatan pegawai.

"Itu terlihat dari diawal-awal Januari belum ditandatanganinya SKP BP3 dari Sekda. Bagi kami sebagai PNS ini,  SKP BP3 itu adalah rapot. Itu yang menunjukkan tentang kinerja kami dalam 1 tahun,".

"Sampai terhambat pengusulan kepangkatan untuk TMT April dari pak Sekda Budi Utari, karena memang tak ditandatangani pak walikota. Itu harapannya agar lebih baik [Budi]," ujarnya.
 

Rapat Komisi I dengan mitra kerja BKD Pematangsiantar, Kamis 14 November 2019 

Masih kata asisten II Pemko Pematangsiantar ini, penilaian baik buruknya kinerja Budi Utari sepenuhnya ditangan oleh Hefriansyah. "Tapi, melihat bagaimana keberhasilan ini kan, pak walikota yang menilai sebagai mana tugas-tugas yang dilakukan Sekda Itu," ucapnya.

Kemudian, kata Zainal melanjutkan, pada April 2019 Hefriansyah meminta pemeriksaan khusus dilakukan kepada Budi Utari. Pemeriksaan pun dilakukan oleh Inspekotarat Sumut.

"April 2019 Walikota meminta pemeriksaan secara khusus untuk Sekda, hasilnya diperoleh pada bulan September. Dimana hasil secara khusus Inspektorat Sumut kepada Sekda ada beberapa poin disampaikan," jelasnya.

"Pelaksanaan yang tidak baik dijalankan yaitu TAPD dan juga tentang Pansel Dewan Pengawas yang tidak transparan dilaksanakan, dan juga pelaksanaan kewenangan yang melebih kewenangannya," ungkapnya.

Setelah hasil pemeriksaan Inspektorat Sumut, Gubsu kemudian menyurati Walikota Hefriansyah untuk menindaklanjuti LHP [Laporan Hasil Pemeriksaan].

Baca juga: Terkait Pencopotan Sekda, Walikota Hefriansyah Benarkan Kedatangan KASN

"Dari hasil inspektorat tersebut, Gubsu menyurati walikota dengan menyampaikan untuk dilakukan penjatuhan Sanksi sesuai dengan PP 53 Tahun 2010. Dari situ Pak Walikota memberi sanski pembebas-tugasan saudara Budi Utari dari Sekda," katanya.

Masih kata Zainal, pasca penjatuhan sanksi, muncul pengaduan ke KASN [Komisi Aparatur Sipil Negara]. KASN kemudian melakukan pemeriksaan kepada Walikota dan dinas terkait.

Secara Subsatansi, jelas Zainal, KASN memberi penjelasan bahwa tidak ada yang salah dalam sanksi yang dijatuhkan ke Budi Utari. KASN merekomendasikan agar Budi diperiksa kembali oleh Walikota.

"KASN mengatakan tidak ada yang salah didalam isi pelanggaran-pelanggaran tersebut. Disampaikan KASN yang belum dijalankan dengan baik adalah pemeriksaan oleh Walikota," katanya.

Baca juga: Terkait Pencopotan Sekda, Walikota Hefriansyah Benarkan Kedatangan KASN

"Makanya dalam rekomendasi KASN itu, disampaiakan agar dikembalikan menjadi Sekda dan juga dilakukan pemeriksaan. Itu satu kesatuan, rekomendasi yang disampaikan KASN,"jelasnya.

Setelah rekomendasi KASN diterima oleh Walikota Hefriansyah, Budi kembali diangkat sebagai Sekda sesuai dengan rekomendasi KASN.

"Selanjutnya Walikota mengangkat kembali Budi  jadi Sekda. Kemudian besok harinya dibebas tugaskan, dinonan aktifkan, karena sementara untuk dilakukan pemriksaan," katanya.

Pemeriksaan pertama yang dijadwalkan tanggal 30 Oktober 2019 namun tidak dihadiri  Budi Utari karena alasan sakit. Kemudian 7 hari setelahnya dilakukan pemeriksaan oleh Walikota dihadiri Sekdan non aktif itu.
"Beliau memang menghadiri, tapi tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan saat dilakukan pemeriksaan," ujarnya.

BKD dan Inspektorat, sambung Zaianal, tidak terlibat melakukan pemeriksaan terhadap Budi. Yang melakukan pemeriksaan hanya Walikota sebagai pejabat pembina kepegawaian. 

Meski Budi Utari merasa janggal atas pemeriksaan tersebut, Zainal memastikan secara substansi pemeriksaan telah dilakukan.

"Karena memang sudah dua kali dilakukan pemeriksaan oleh walikota, pada intinya substansi sudah dilakukan pemeriksaan,"cecarnya.

Dari hasil pemeriksaan tersebut, selanjutnya dinyatakan pembebas tugasan Budi Utari dari jabatannya. Surat pembebasan tugas juga sudah disampaikan kepada yang bersangkutan.

Baca juga: Hefriansyah Kembali Periksa Budi Utari, Apa Hasilnya?

"Selanjutnya dilakukan pembebas tugasan Budi dari Sekda dan telah disampaikan surat itu ke Gubernur dan juga KASN dan kepada bersangkutan,"pungkasnya.

Setelah pencopotan Budi, Walikota bersurat ke Gubernur agar mengusulkan Pelaksana harian [Plh] Sekda Kusdianto sebagai Penjabat [Pj]Sekda. Kata Zainal saat ini pihaknya menunggu Walikota melantik Kusdianto.

"Surat walikota kepada Gubernur, usulan Plh sekda sebagai Penjabat Sekda sudah dilaksanakan. Kita tinggal menunggu, karena didalam peraturan itu dalam 5 hari akan dijawab. Disetujui atau tidak disetujui maka Penjabat Sekda [Pj] sudah dapat dilantik oleh Walikota Siantar," ucapnya mengakhiri. 

Baca juga: Status Pelaksana Harian Habis, Kusdianto Jadi Penjabat Sekda?

Penulis: gee. Editor: edo.