HETANEWS

Tim PAKEM Bersama Camat se-Kabupaten Simalungun Bahas Aliran Kepercayaan, Ini Himbauan Kejari

Kasi Intel, Rudi Sagala saat pimpin rapat Tim PAKEM. (foto/ay)

Simalungun, hetanews.com -Tim Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) Kejaksaan Negeri (Kejari) Simalungun, bersama seluruh Camat se-kabupaten Simalungun, Polres, Dandim, FKUB dan BIN Korwil wilayah Siantar - Simalungun 02/07 Simalungun, menggelar rapat koordinasi (Rakor), Kamis (14/11/2019), di Aula Kantor Kejari.

Rapat dipimpin langsung oleh Kasi Intel Rudi Sagala SH MH, Ade Jaya Ismanto SH, Indri Wirdya SH, dan Agus Vernando SH, membahas perkembangan aliran kepercayaan yang beredar di masyarakat.

Tampak hadir,  JS Purba (Kakan Kesbangpol Simalungun), Kapt. Inf EJ Sipayung (Pasi Intel Kodim 0207/SML), Ipda Suryantoni SH (Polres Simalungun), mewakili Dinas Pendidikan, Dinas Sosial dan juga Dinas Pariwisata Kabupaten Simalungun.

Menurut Rudi Sagala, sosialisasi PAKEM dalam rangka penanganan permasalahan aliran kepercayaan dan aliran keagamaan dalam masyarakat menjelang Pilkada agar aman dan kondusif. Karena ada beberapa aliran yang diajarkan tidak menggunakan hak pilihnya, baik dipilih ataupun memilih, ujarnya.

Untuk itu, pihak Kejaksaan menghimbau agar para Camat dapat berkoordinasi dengan seluruh pangulu dan aparat desa, memantau keberadaan dan perkembangan aliran kepercayaan yang ada di daerahnya, agar lebih persuasif dan lebih menjaga ketertiban umum, jelas Rudi.

Kakan Kesbangpol Simalungun, JS Purba dalam kesempatan itu, memaparkan, jika Saksi Yahoba sudah diakui Negara, sedangkan Parmalim masih dalam pengawasan dan tidak mengganggu ketertiban masyarakat.

Dalam forum tersebut, beberapa kecamatan seperti P.Bandar, Bosar Maligas, Raya, Ujung Padang, Bandar Masilam, dan Gunung Malela, mempunyai catatan adanya perkembangan aliran kepercayaan, di wilayahnya. Meski sampai saat ini, tidak menggangu ketertiban umum, tapi dikhawatirkan kelompok ini akan berkembang.

Untuk itu, para Camat mengharapkan melalui forum ini agar dibentuk tim yang terdiri dari pemerintah, aparat kepolisian, kejaksaan, dan DPRD, tentang bagaimana tata cara pendampingannya, pendataan dan juga pelaporannya, jika terjadi hal - hal yang bertentangan dengan dasar negara kita.

Untuk itu, menurut Kasi Intel, pihaknya akan segera dilaksanakan, guna pencegahan atau pendeteksi dini menjelang Pilkada 2020.

"Kita akan tindaklanjuti setelah menerima data lengkap dari Kesbangpol dan kecamatan,"kata Rudi.

Penulis: ay. Editor: gun.