HETANEWS

Munas Jika Dipaksakan Aklamasi, Golkar Rawan Terbelah

Golkar gelar pleno bahas Munas

Jakarta, hteanews.com - Kurang dari tiga pekan, Partai Golkar akan menggelar Musyawarah Nasional atau Munas. Dari dinamika sejauh ini, dinilai ada dorongan agar forum munas untuk memilih Ketua Umum Golkar periode 2019-2024 berlangsung secara aklamasi.

Direktur Politik Hukum Wain Advisory Indonesia, Sulthan Muhammad Yus mengatakan, sebagai partai besar dan modern, Golkar punya tradisi dalam persaingan sengit antar caketum. Maka itu, jika Munas yang akan digelar pada 4-6 Desember 2019 bila diarahkan untuk aklamasi akan berdampak negatif terhadap Golkar.

"Jika dalam Munas Golkar pada Desember mendatang ada pihak-pihak yang ingin meredam persaingan tersebut dengan memaksakan aklamasi, hal tersebut berbahaya bagi eksistensi Partai Golkar," ujar Suthan, Kamis, 14 November 2019.

Dia memprediksi ada ancaman Golkar bisa terbelah bila aklamasi dipaksakan. Ia menyebut contoh peristiwa politik Munas Bali 2014 dan Munaslub 2016 yang menghasilkan ketua umum secara aklamasi.

"Sejarah mencatat, pemilihan Ketum Partai Golkar lewat aklamasi selalu membawa permasalahan di kemudian hari," tuturnya.

Suthan menyebut contoh usai Munaslub 2016 dengan terpilihnya Setya Novanto secara aklamasi. Banyak kader yang mempersoalkan Novanto karena tersangkut kasus hukum di KPK.

"Suara-suara kader yang kritis melihat Setnov sebagai sosok bermasalah menjadi terpinggirkan, sampai KPK sendiri yang mengungkapkannya," ujarnya.

Namun, proses ini berbeda dengan terpilihnya Airlangga secara aklamasi dalam Munaslub Golkar, Desember 2017. Ia menekankan saat itu kondisi dalam pengecualian karena darurat usai Novanto diamankan KPK.

Dalam Munas 2017 ada kesepakatan kader demi menyelamatkan Golkar di Pileg 2019. Berbeda juga jika aklamasi dilakukan dengan kondisi sekarang. Aklamasi saat ini tak bisa dipaksakan untuk membungkam suara yang berbeda.

"Saat ini Golkar dalam keadaan normal. Sehingga jika Munas Golkar hendak dipaksakan berlangsung secara aklamasi. Sementara di sisi lain ada kandidat ketua umum lebih dari dua orang, maka tinggal menunggu waktu saja masalah-masalah yang sebelumnya pernah terjadi," tuturnya.

sunmber: vivanews.com

Editor: sella.