HETANEWS

Fraksi PDI P: Status Para Plt dan Plh Sekda dapat Mengakibatkan R APBD 2020 Cacat Hukum

Swandi ApohanSinaga

Siantar, hetanews.com - Fraksi PDI Perjuangan DPRD Pematangsiantar menilai telah terjadi pelanggaran oleh Walikota Pematangsiantar tentang status para pejabat Pelaksana tugas [Plt] dan Pelaksana harian [Plh] di lingkungan pemerintahan Pemko Pematangsiantar.

Hal itu disampaikan saat pembacaan pandangan umum fraksi PDI Perjuangan atas nota keuangan R APBD Pematangsiantar 2020 di ruang Harungguon Bolon, Selasa (12/11/2019) sore.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Swandi Apohan Sinaga menyampaikan, UU No 5 Tahun 2014 tentang ASN, UU No 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan dan PP No 11 Tahun 2017 tentang manajemen PNS, mengatur tentang batasan kewenangan serta batas waktu pejabat Plt dan Plh.

"Telah terjadi pelanggaran peraturan perundang-undangan tentang Plt pejabat struktur, Plt Kepsek dan Plh Sekda Pematangsiantar," kata Swandi saat membacakan pandangan fraksi.

Baca juga: Deretan Kedudukan Pejabat tidak defenitif di Lingkungan Pemko Siantar

Sementara dalam peraturan perundang- undangan tersebut, tugas dan wewenang Plt dan Plh, ditegaskan melalui surat edaran BKN No: 2/SE/VII/2019 tentang kewenangan Plh dan Plt dalam aspek kepegawaian berbunyi: 

Badan atau pejabat pemerintah yang memperoleh wewenang melalui mandat, tidak berwenang mengambil keputusan atau tindakan yang bersifat strategis, yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi kepegawaian dan alokasi anggaran.

"Yang menjadi pertanyaan, siapa yang bertanggung jawab atas pelanggaran peraturan dan perundang undangan tersebut?," kata Swandi. 

Baca juga: Hefriansyah Copot Budi Utari, Pilih Kusdianto Sebagai Plh Sekda

Dengan itu, Fraksi PDI Perjuangan menilai produk yang dikeluarkan oleh para pejabat Plt dan Plh yang telah melanggar peraturan perundang-undangan tersebut, menjadi ilegal. 

Tidak itu saja, dalam rangka pembahasan R APBD Tahun 2020 Pematangsiantar, tim anggaran yang dipimpin oleh walikota melalui TAPD [Tim Anggaran Pemerintah Daerah] yang dipimpin Sekretaris Daerah [Sekda] yang bukan defenitif tapi Plh.

"Kriteria status Plh tidak mempunyai kewenangan terhadap keuangan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, dapat mengakibatkan pembahasan APBD 2020 akan menjadi cacat hukum," tegas Swandi.

Tentang penempatan para pejabat struktural Plt dan Plh Sekda oleh Walikota, fraksi PDI Perjuangan menyimpulkan kebijakan tersebut amburadul. 

Terakhir, Fraksi PDI Perjuanga menilai, adanya beberapa pejabat struktural yang rangkap jabatan di lingkungan Pemko Pematangsiantar, merupakan indikasi perbuatan KKN. Salah satu contoh, pejabat struktural diberi jabatan ketua Dewan Pengawas di salah satu BUMD

Baca juga: Zainal Siahaan Jawab Pertanyaan Publik Soal Rangkap Jabatan

Penulis: gee. Editor: edo.