HETANEWS

Menkeu Hitung Tambahan Anggaran dari Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Menteri Keuangan Sri Mulyani. FOTO: Medcom.id/Suci Sedya Utami.

Jakarta, hetanews.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengaku tengah menghitung tambahan anggaran atas kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Selain Penerima Bantuan Iuran (PBI), pemerintah juga ikut andil dalam pembayaran premi bagi para Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta anggota TNI dan Polri.

 
"Kita akan membahas sesuai dengan perpres-nya yang membayar untuk ASN (Aparatur Sipil Negara) dan PBI dan yang untuk daerah. Itu nanti yang akan kita hitung jumlahnya, tergantung dari masing-masing dihitungnya," ujar Sri Mulyani singkat ditemui di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng Timur, Jakarta Pusat, Senin, 11 November 2019.

 
Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yang diteken Presiden Jokowi pada 24 Oktober 2019 lalu, iuran sejumlah golongan peserta mengalami kenaikan. Kenaikan iuran ini berlaku awal 2020.

Untuk PBI, iuran BPJS Kesehatannya menjadi Rp42 ribu per orang per bulan dari sebelumnya Rp23 ribu per orang per bulan. Sementara untuk peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) yang terdiri atas pejabat negara, pimpinan dan anggota DPRD, PNS, prajurit TNI, anggota Polri, kepala desa dan perangkat desa, iuran yang dibayar oleh pemberi kerja.

 
Di beleid yang sama, Presiden juga menaikkan iuran untuk Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) sebesar dua kali lipat dari saat ini. Adapun iuran peserta BPJS Kesehatan untuk PBPU dan BP ditetapkan menjadi Rp42 ribu bagi kelas III, kelas II sebesar Rp110 ribu, dan kelas I dikenakan iuran sebesar Rp160 ribu.

 
Layanan kesehatan untuk peserta PBPU dan BP kelas I sebelumnya dikenakan iuran sebesar Rp80 ribu. Sementara untuk kelas II dikenakan iuran sebesar Rp51 ribu, dan iuran untuk layanan kelas III sebesar Rp30 ribu.

 
Kenaikan iuran itu membuat Direktur Program Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti meminta BPJS Kesehatan untuk meningkatkan pelayanan dan fasilitas kesehatan. Ia menganggap alokasi manfaat BPJS Kesehatan tidak merata, pelayanan kesehatan yang diberikan acapkali tidak sebanding dengan jumlah iuran yang dibayarkan per bulannya.

 
"Kalau naik, harusnya benefitnya lebih tinggi yang diberikan kepada peserta BPJS. Kalau misal asuransi di luar negeri, saya bayar lebih mahal, saya berhak mendapatkan fasilitas yang lebih bagus dibandingkan dengan orang yang bayar murah," ungkap Esther dalam diskusi publik Upaya Penyelamatan Industri Tekstil Indonesia di Hotel Aryaduta, Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun, Jakarta Pusat, Rabu, 30 Oktober 2019.

 
Sementara itu, Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi, menilai kenaikan iuran merupakan upaya pemerintah dalam menekan defisit finansial BPJS Kesehatan. Bila tidak ada kenaikan tahun ini, BPJS Kesehatan berpotensi defisit hingga mencapai Rp32,8 triliun.

 
Namun baginya, kenaikan iuran ini justru memicu hal kontra produktif bagi BPJS Kesehatan. Pertama, memicu gerakan turun kelas dari para peserta BPJS Kesehatan.

 
"Kedua, akan memicu tunggakan yang lebih masif, khususnya dari golongan mandiri, yang saat ini tunggakannya mencapai 46 persenan. Jika kedua fenomena itu menguat, maka bisa menggegoroti finansial BPJS Kesehatan secara keseluruhan," urainya.

Sumber: medcom.id

Editor: tom.