HETANEWS

Jhonson Ketahuan Beri Rekomendasi Pemukiman di Kawasan Pertanian

Jhonson Tambunan [kanan]

Siantar, hetanews.com - Jhonson Tambunan selaku Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat [PUPR] diketahui memberi rekomendasi pendirian pemukiman diatas kawasan lahan pertanian hortikultura. Hal itu terungkap saat rapat Komisi III DPRD Pematangsiantar dengan Dinas PUPR.

Sekretaris Komisi III, Daud Simanjuntak menyinggung itu ketika Jhonson tambunan selesai memaparkan tupoksi dan struktur OPD Dinas PUPR di ruang Komisi III DPRD, Senin (11/11/2019) siang. 

"Ada penataan ruang, berarti tata ruang dibawah kendali bapak kan? bagaimana langkah bapak dalam penataan ruang, sehubungan dengan maraknya developer saat ini. Saya khawatir ini bom waktu," tanya Daud.

Pada kesempatan itu, Jhonson Tambunan mengakui jika Dinas PUPR Pematangsiantar baru tahun ini mengurusi bidang perumahan rakyat. 

Mendengar itu, Daud membeberkan jika dirinya mendapat sebuah dokumen yang ditandatangani oleh Jhonson terkait rekomendasi pendirian bangunan perumahan di lahan pertanian Holtikultura. 

"Saya dapat dokumen, yang bapak tanda tangani beberapa bulan lalu. Kawasan itu sepatutnya adalah lahan pertanian holtikultura," katanya.

Baca juga: Dugaan Korupsi Proyek Sekunder dan Somasi Proyek Tugu Sang Naualuh

Setelah mendapat itu, sambung Daud, ia langsung melalukan pengecekan dan konfirmasi ke BAPPEDA Pematangsiantar. Hasilnya, sebelum direvisi Perda Tata Ruang, lokasi itu masih kawasan pertanian holtikultura.

"Ini titik kordinat ini masih kawasan pertanian holtikultura. Tapi bapak bisa mengeluarkan surat rekomendasi bahwa itu bisa menjadi pemukiman. Yang rugi siapa pak?," tanya Daud. 

Dikatakannya, akibat kejadian seperti itu ada sebuah perumahan di Pematangsiantar pada 2016 sudah lunas dibayar, namun sampai saat ini sertifikat tidak dapat dikeluarkan. 

"Jangan sampai ini terjadi lagi. Dan kepada pembangunan yang baru, jangan lagi bapak seenaknya menandatangani, kalau ini bisa untuk pemukiman. Padahal begitu di cek Perda tata ruang tidak diperbolehkan," tukasnya

Baca juga: Deretan Kedudukan Pejabat tidak defenitif di Lingkungan Pemko Siantar

Meski begitu, Jhonson terkesan berkilah. Dia hanya  menjawab jika pihaknya mengacu kepada Perda Tata Ruang No 01 Tahun 2013. 

"Kami masih mengacu kepada Perda Tata Ruang dari BAPPEDA. Jadi kalau ada kata bapak yang menyalahi, kita masih mengacu ke situ [Perda] cuma terakhir ada revisi [perda] tapi belum tuntas," katanya.

Mendengar penjelasan Jhonson, Daud Simanjuntak kembali menerangkan apa yang diungkapkannya sebelumnya.

"Yang saya maksud itu, bapak mengeluarkan surat tanggal 12 Mei tahun 2019 rekomendasi penyesuaian penataan ruang. Pedoman bapak memang Perda No 01 tahun 2013,".

"Saya konfirmasi langsung, peruntukannya untuk lahan pertanian holtikultura. Tapi bapak merekomendasi itu lahan pemukiman, gitu loh. Ada suratnya disini, [lokasi] di dekat kantor lurah pondok sayur. [surat] ada sama saya," tegasnya.

Kata anggota DPRD dari Fraksi Golkar ini, apa yang telah dilakukan Jhonson itu dapat digugat ke ranah hukum.

"Ini bisa digugat ke ranah hukum pak, bisa. Karena ini bisa dipergunakan oleh pihak tertentu. Melanggar aturan. Tapi bapak yang memulai. Cek bapak ke anggota bapak, makanya jangan langsung tanda tangan. Cek faktanya benar apa enggak," kata Daud.

Baca juga: Sepak Terjang Jhonson Tambunan dan Tindakan Aparat Penegak Hukum

Penulis: gee. Editor: edo.