Medan, hetanews.com - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, di Sumut, belum tercover secara keseluruhan.

Senin (11/11/2019), sebanyak 3,4 juta warga Sumatera Utara (Sumut) sampai saat ini masih juga belum tercover atau menjadi peserta BPJS.

Hal tersebut disampaikan Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah Sumut-Aceh, Mariamah.

Ia mengatakan dari jumlah penduduk di Sumut, yakni sekitar 14,9 juta jiwa, baru 76,58 persennya atau 11,4 juta jiwa yang saat ini sudah terdaftar sebagai peserta.

Artinya, sebanyak 23,42 persen atau 3,4 juta jiwa lagi masih belum terdaftar.

Padahal sesuai Pasal 14 Undang Undang Nomor 24/2011 tentang BPJS disebutkan, setiap orang termasuk orang asing yang bekerja paling singkat enam bulan di Indonesia wajib menjadi peserta program jaminan sosial.

"Hingga sampai bulan September 2019, Cakupannya sudah ada 76,58 persen," ujarnya.

Ketua Jaringan Kesehatan Masyarakat (JKM) Sumut, dr Delyuzar berpendapat, masih banyaknya warga Sumut yang belum menjadi peserta BPJS Kesehatan terdiri dari beberapa faktor.

Salah satunya, kemungkinan karena tidak mampu membayar iuran untuk menjadi peserta mandiri, apalagi, terjadi kenaikan iuran mulai awal tahun depan.

Untuk itu, kata dia, seharusnya pemerintah mempertimbangkan lagi kenaikan iuran BPJS Kesehatan tersebut.

Pasalnya, kenaikan ini malah menjadi beban bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah yang tidak menerima PBI.

"Diharapkan agar pemerintah mengevaluasi ulang kenaikan iuran BPJS kesehatan tersebut, dan masih ada waktu sebelum diberlakukan. Sebab, kasihan masyarakat kecil yang tidak menjadi PBI," jelasnya.

Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah Sumut-Aceh, Mariamah, warga Sumut masih banyak yang belum terlindungi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tersebut ialah berasal dari kalangan peserta mandiri.

"Salah satunya disebabkan karena faktor kemampuan masyarakat dalam hal membayar. Tapi, kita sudah sampaikan bahwa kalau memang arahnya kepada ketidakmampuan, maka silahkan lapor ke kelurahan atau kecamatan untuk diteruskan ke instansi terkait. Kalau tidak mampu dapat dilanjutkan ke Kemensos untuk dimasukkan menjadi peserta PBI (Penerima Bantuan Iuran)," katanya.

Masih dikatakan Mariamah, bagi warga yang mampu, diimbau agar dapat mendaftarkan diri sebagai peserta BPJS Kesehatan sebelum sakit.

"Jangan nanti ada yang mampu, sudah sakit baru masuk. Terus, komplain karena ada jangka waktu 14 hari baru aktif. Padahal, dari awal sudah diimbau tapi enggak mau daftar," ungkapnya.

Dari jumlah 11,4 juta jiwa yang menjadi peserta, sekitar 42 persennya merupakan segmen PBI APBN, ada juga sekitar 14 persen peserta PBI APBD.

"Jika kita melihat, sebetulnya di sini pemerintah sudah sangat full membantu. Jadi kalau kita tambahkan sudah 56 persen, ditambah lagi 8 persen PPU PNS yang juga dibiayai oleh pemerintah," tuturnya.

Dalam hal meningkatkan kepesertaan mandiri, pihaknya terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.

Tak hanya itu, sosialisasi juga dilakukan melalui kader JKN yang ada di setiap kecamatan.

"Diharapkan jumlah peserta terus bertambah, seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap program JKN," pungkasnya.

sumber: tribunnews.com