HETANEWS.COM

Budi Utari Tinggal Menunggu Keputusan Walikota Hefriansyah

Foto: Farhan Zamzamy, Zainal Siahaan dan Hammam Sholeh pada jumpa pers, Minggu (10/11/2019).

Siantar, hetanews.com - Plt Kepala BKD Pematangsiantar, Zainal Siahaan, memastikan tidak ada lagi pemeriksaa kepada Sekda non aktif Budi Utari. Pemeriksaan telah dilakukan sesuai prosedur dan menunggu hasil keputusan dari Walikota Hefriansyah. 

"Tidak ada lagi pemanggilan, karena sudah dua kali dipanggil. Sudah jelas semua, secara substansi hasil inspektorat Sumut. Jadi Saya pikir tak lama lagi Pak Wali akan memberikan keputusan dari hasil pemeriksaan," kata Zainal, Minggu (10/11/2019).

"Kita berharap secepatnya Pak Wali mengeluarkan keputusan, supaya tidak terganggu kerja kerja Plh Sekda," ucapnya menambahkan.

 Zainal memberi penjelasan terkait Pemeriksaan kedua Walikota terhadap Budi Utari. Kata dia, Walikota menanyakan seluruh materi pemeriksaan kepada Budi pada pemeriksaan, Jumat kemarin. Sayangnya Budi tidak memberikan jawaban. 

"Materi-materi [pertanyaan]  disampaikan Pak wali semua. Tentang penyalahgunaan wewenang itu, terhadap tugas yang dilaksanakannya, tapi Pak Budi tidak menjawabnya," ujarnya.

Kabag Humas Hammam Sholeh menambahkan, pemeriksaan Sekda non Aktif Budi Utari itu, merupakan tindak lanjut Walikota atas rekomendasi KASN. 

Salah satu poin rekomendasi disebutkan, Walikota memeriksa Budi bila diduga melakukan pelanggaran. "Ini merupakan rangkaian pemeriksaan," katanya menambahkan.

Baca juga: Walikota dapat Rekom dari KASN, Jabatan Sekda di Kembalikan ke Budi Utari?

Kabid Perencanaan dan pembinaan BKD Pematangsiantar, Farhan Zamzamy menjelaskan, setelah hasil pemeriksaan Inspektorat Sumut, Walikota kemudian menerima rekomendasi dari Gubernur Sumut, 19 September 2019.

"Rekomendasi Gubernur ini merupakan tindak lanjut dari LHP [laporan hasil pemeriksaan] inspektorat Sumut. Kalau namanya LHP, ini sifatnya rahasia, tapi ini [Rekomendasi Gubernur] bisa kita ketahui," katanya.

Dari salinan rekomendasi Gubernur ke Walikota, dijelaskan Farhan, ada beberapa poin penyalahgunaan wewenang Budi Utari dari hasil LHP Inspektorat. 

Pertama, Sekda Kota Pematangsiantar atas nama Budi Utari, tidak menjalankan tugasnya dengan baik sebagai kordinator pengelolaan keuangan dan Ketua TAPD Tahun 2018, terkait kegagalan P APBD Pematangsiantar tahun 2018.

Kedua, lanjut Farhan, dalam persoalan ketidak transparan seleksi badan pengawas perusahaan daerah, Budi Utari sebagai Ketua Panitia, yang tidak mencantumkan umur dalam calon badan pengawas.

Ketiga, telah melampaui kewenangan dengan menandatangi surat penugasan Tenaga Harian Lepas [THL] yang merupakan kewenangan walikota.

Keempat, sambung Farhan, Budi Utari telah melampaui kewenangan dengan menandatangani surat persetujuan pindah ASN yang berpangkat golongan IV, yang merupakan kewenangan Walikota. 

"Jadi, sehubungan dengan hal itu, disini sudah jelas dikatakan agar saudara [Walikota] menjatuhkan hukuman sesuai dengan PP 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS. Ini surat Gubernur, diteken oleh Gubernur dan disampaikan ke Walikota," jelasnya.

Baca juga: Hefriansyah Kembali Periksa Budi Utari, Apa Hasilnya?

Penulis: huget. Editor: edo.

Daftarkan diri Anda sebagai anggota Heta News untuk selalu mendapatkan buletin berita populer langsung di kotak surat elektronik Anda!

Berlangganan

Daftarkan diri Anda sebagai anggota Heta News untuk selalu mendapatkan buletin berita populer langsung di kotak surat elektronik Anda!

Berlangganan