HETANEWS

Polemik Puluhan Pelaksana Tugas Kepala Sekolah

Rapat dengar pendapat para Plt Kepsek di ruang rapat gabungan komisi, Jumat (8/11/2019)

Siantar, hetanews.com - Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar mencatat sebanyak 1 orang Pelaksana tugas [Plt] Kepala sekolah [Kepsek] di TK, 43 Plt Kepsek di SD dan 4 Plt Kepsek SMP Negeri. Puluhan Plt Kepsek ini ditugaskan menjabat sejak tahun 2015 hingga tahun 2018. 

Menurut Kabid Pendidik dan Tenaga Pendidikan Disdik Pematangsiantar, Jonsen Girsang, hampir dipastikan puluhan Kepsek itu tak bakal diangkat begitu saja sebagai Kepsek defenitif, dikarenkan atruran Permendikbud No 6 Tahun 2018. 

Dijelaskan Jonsen, saat ini prosedur pengangkatan Kepsek mengacu kepada Permendikbud No 6 tahun 2018 yang dikeluarkan pada 9 April 2018.

"Kalau lulus pelatihan Kepsek baru diangkat. Kalau sudah lulus, sudah punya sertifikat, jadi di pusat pun terdaftar [secara online dengan nomor induk kepsek]. Jadi itu yang dapat tunjangan kepala sekolah. Kita angkat pun disini tak ada gunanya," katanya, Jumat (9/11/2019).

Dijelaskannya, ada pelantihan khusus kepala sekola se Indonesia. Setelah itu para calon Kepsek mengikuti ujian. Setelah lulus, kata Jonsen, selanjutnya akan mengikuti diklat," habis diklat ujian lagi, hampir setengah tahun itu," katanya

Terpisah, pada saat rapat dengar pendapat dengan para Plt Kepsek, Disdik dan anggota Komisi II, Ferry SP Sinamo mengatakan, Plt Kepsek yang diangkat sebelum terbitnya Permendikbud seharusnya tidak terganjal dengan prosedur tersebut.

Dia mengatakan, lebih dari 6 bulan saja menjabat Plt sudah menyalahi aturan. "Peraturan tentang Plt ini diberlakukan untuk semua ASN bukan hanya pejabat struktur. Bahwa SK Plt itu diperpanjang selama 3 bulan. Kenyataanya sudah bertahun-tahun Plt," ungkapnya wakil ketua Komisi II ini.

"Jadi yang menandatangai Izajah SD itu siapa? coba bayangkan itu [bisa] jadi illegal karena undang undang ini. Karena mereka Plt tak berhak disitu sampai bertahun tahun. Karena diaturan menyatakan hanya 6 bulan maksimal menjabat Plt," jelasnya.

Dia menambahkan, Permendikbud tersebut tidak berlaku surut. Sehingga Plt Kepsek yang sebelum dihunjuk seharusnya tidak terganjal dengan aturan tersebut. 

"Kacau kita ini, di pendidikan loh ini, kita lah yang menempah anak bangsa di Siantar ini. Coba, digugat anak-anak yang diteken Plt [Kepsek] bagaimana ini, siapa yang mampu menanggung ini. Ini kelalaian akibat pemerintah kota Siantar," tukasnya.

Baca juga: Dugaan Pungli Kelompok Kerja Kepsek Terungkap

Penulis: gee. Editor: edo.