HETANEWS

Presiden Rusia Vladimir Putin Ingin Buat Tandingan Wikipedia

Presiden Rusia Vladimir Putin (Imago Images/ITAS-TASS/M.Metzel)

Kremlin, hetanews.com - Presiden Putin telah setuju untuk mendukung pembuatan tandingan ensiklopedia online, Wikipedia. Ensiklopedia Rusia ini dinilai akan menyajikan "informasi andal" tentang Rusia dan bisa menggantikan Wikipedia.

"Lebih baik menggantinya dengan ensiklopedia Rusia baru dan besar dalam bentuk elektronik ... ini akan menjadi informasi yang andal dalam bentuk yang modern dan bagus," demikian ujar Vladimir Putin seperti dikutip dari kantor berita Rusia, RIA Novosti.

Bulan September lalu, Kementerian Pembangunan Digital, Telekomunikasi dan Media Massa Rusia telah mengajukan rancangan undang-undang (RUU) untuk membuat ensiklopedia Rusia online. Kementerian juga telah mengusulkan pengalokasian dana sebesar 1,7 miliar rubel (Rp 373 miliar) dari anggaran 2020-2021 untuk proyek ini.

Komentar Putin ini muncul seminggu setelah Rusia memberlakukan "Undang-Undang tentang Internet Berdaulat" yang memungkinkan pihak berwenang untuk memutuskan pengguna internet di negara itu dari jaringan global.

Dinilai langgar Hak Asasi

Sebuah lembaga swadaya masyarakat, Reporter Tanpa Batas (RSF), mengkritik RUU baru ini karena dinilai melanggar standar hak asasi manusia termasuk di dalamnya yaitu kebebasan berekspresi dan kebebasan pers.

"Undang-undang ini menciptakan kondisi bagi otoritas Rusia untuk mengisolasi Rusia dari beberapa bagian Internet. Di masa depan, pihak berwenang berpotensi menutup akses penyedia internet tertentu di seluruh Rusia, menutup akses bagi lalu lintas data internasional atau bahkan lalu lintas data di dalam Rusia sendiri," ujar RSF dalam sebuah pernyataan.

"Dengan cara ini, pemerintah berharap akan dapat memblokir konten dan platform terlarang dengan lebih efektif daripada sebelumnya," tambah RSF.

Rusia berada di urutan 149 dari total 180 negara dalam Indeks Kebebasan Pers Dunia versi RSF. Semakin rendah urutannya, kebebasan pers di suatu negara dianggap kian memprihatinkan.

Selain Rusia, Turki juga pernah bermasalah dengan Wikipedia. Pada April 2017, Turki membekukan akses Wikipedia di negaranya. Ketika itu, Turki menuduh Wikipedia telah menjadi bagian dari "kampanye kotor" melawan Turki, setelah situs ini menolak menghapus konten yang diduga menggambarkan Turki sebagai negara yang mendukung kelompok teroris ISIS.

Namun pada pertengahan September lalu, pengadilan tertinggi di Turki mengatakan akan mempertimbangkan banding yang diajukan Wikipedia untuk mengakhiri pemblokiran tersebut.

Jakarta Indonesien Proteste Wahlen (Reuters/W. Kurniawan)

NEGARA YANG PERNAH BATASI MEDIA SOSIAL DALAM KEADAAN DARURAT

Indonesia

61.000 akun Whatsapp, 640 akun Instragram, 848 akun Twitter, 551 akun facebook diblokir pascakerusuhan akibat penolakan hasil Pemilu 2019. Warganet juga terkena imbas karena akses sosial media dibatasi. Meski ada saja netizen yang coba mengakses internet melalui VPN. Menurut Menkominfo Rudiantara ini adalah cara agar berita hoaks dan gambar provokatif tidak beredar memperkeruh suasana.

Sri Lanka - Social Media wurde abgestellt (Getty Images/L. Wanniarachchi)

NEGARA YANG PERNAH BATASI MEDIA SOSIAL DALAM KEADAAN DARURAT

Sri Lanka

Akibat banyaknya berita hoaks tersebar pasca-peristiwa bom bunuh diri Paskah (21/04), pemerintah Sri Lanka menutup jejaring sosial Facebook, Twitter, YouTube, Instagram dan WhatsApp selama 9 hari. Bom yang menewaskan 258 orang dan menyebabkan 500 orang terluka diduga didomplengi ISIS. Banyak yang mengaku menggunakan VPN dan TOR agar tetap bisa berkomunikasi dengan keluarga dan kerabat dekat.

Bangladesch Dhaka Wahlen (DW/A. Islam)

NEGARA YANG PERNAH BATASI MEDIA SOSIAL DALAM KEADAAN DARURAT

Bangladesh

Pemerintah menghentikan layanan internet 3G dan 4G sebelum pemilu untuk jaga keamanan negara dan mencegah penyebaran desas-desus, menurut Asisten Direktur Senior BTRC, Zakir Hossain Khan Desember 2018 lalu. Bangladesh bahkan menutup akses terhadap portal berita populer, Poriborton.com Selasa (21/05) karena laporannya menyebabkan kemarahan badan intelijen militer Bangladesh

Sudan Proteste in Khartum (Reuters/M. Nureldin Abdallah)

NEGARA YANG PERNAH BATASI MEDIA SOSIAL DALAM KEADAAN DARURAT

Sudan

Awal Januari 2019, pemerintah Sudan juga menutup akses media sosial populer setelah kerusuhan berlangsung selama dua minggu. Saat itu, warga protes agar Presiden Omar Al-Bashir turun dari jabatannya setelah berkuasa 20 tahun. Menurut Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Nasional Sudan, Salah Abdallah, pemblokiran sosial media sudah jadi bahan perbincangan sejak kisruh terjadi 21 Desember 2018.

Messenger Telegram (picture alliance/dpa/D. Feoktistov/TASS)

NEGARA YANG PERNAH BATASI MEDIA SOSIAL DALAM KEADAAN DARURAT

Iran

Sejak 2018, aplikasi Telegram diblokir pemerintah karena dianggap telah digunakan sejumlah pihak anti-pembangunan di Iran. 40 dari 46 juta pengguna media sosial di Iran menggunakan Telegram untuk banyak hal, mulai dari berjualan pakaian hingga mencari dokter. Media sosial seperti Facebook dan Twitter sudah ditutup sejak tahun 2009.

Russland l Präsident Putin (picture alliance/dpa/V. Prokofyev)

NEGARA YANG PERNAH BATASI MEDIA SOSIAL DALAM KEADAAN DARURAT

Rusia

Pertengahan tahun 2018, pemerintah Rusia juga menutup akses Telegram, aplikasi pesan instan yang dianggap aman dan terenkripsi baik. Bahkan pemerintah mengancam pemblokiran akses VPN untuk mengakses situs terlarang. Badan sensor Rusia telah mengirim notifikasi pemblokiran oleh 10 penyedia VPN di Rusia, di antaranya seperti KNordVPN, Hide My Ass! dan Kaspersky Secure Connection sejak April 2018.

Weibo (picture-alliance/dpa)

NEGARA YANG PERNAH BATASI MEDIA SOSIAL DALAM KEADAAN DARURAT

Cina

Cina memiliki platform media sosial sendiri yang dikelola oleh negara, seperti WeChat, Weibo, QQ dan YouKu. Media sosial besar seperti Facebook, YouTube dan WhatsApp tidak bisa diakses. Lewat sistem poin (scoring system), kebebasan berekspresi baik melalui media sosial maupun telepon kini dimonitor penuh oleh pemerintah. Ed: ss/ts (Reuters, AFP)

 

Penulis: Sharen Song

Sumber: dw.com

 

 

 

 

 

Editor: tom.