HETANEWS

Jaksa 'Tantang' Kepsek SD Siantar Buat Laporan Resmi Soal Pungli

BAS Faomasi diwawancarai wartawan. Foto: dok hetanews

Siantar, hetanews.com - Dugaan pengutipan liar atau Pungli diadukan sejumlah Plt Kepala Sekolah Dasar ke DPRD Siantar dinilai salah alamat. Hal ini dikarenakan ranah Pungli merupakan gawean aparat penegak hukum seperti jaksa dan polisi.

Menanggapi hal diatas, Kepala Seksi Inteligen Kejaksaan Negeri (Kejari) Siantar, BAS Faomasi Jaya Laia ingatkan para Kepsek supaya tidak menjadikan informasi Pungli sebagai alat untuk menggertak demi mendapat jabatan Kepsek defenitif.

Ia pun 'menantang' agar aduan dibuat secara resmi ke Kejari Siantar. BAS tak sepakat ada pembiaran terhadap praktik Pungli. Menurut ia, dengan adanya aduan pihaknya dapat menindaklanjuti informasi serta membuat informasinya menjadi terang benderang.

“Jangan cuma melempar (isu), gak berani tindaklanjut (lapor). Kalau berani datanglah ke sini (Kejari). Makanya saya gak bisa tanggapi (dugaan Pungli), harus melaporkan. Nanti kami lanjutkan, mereka (Kepsek) bungkam. Berani gak mereka datang ke sini. Kita tunggu keseriusan mereka. (Takut) ketika sudah dilantik (defenitif) mereka gak mau serius. Ternyata sudah dilantik, bungkam. Jangan situasi ini dimanfaatkan dengan keinginan definitif saja. Ketika keinginan sudah tersampaikan (kasus) ditinggal,” sebut BAS kepada wartawan, Rabu (6/11/2019).

Kasus dugaan Pungli itu diharapkannya jangan dibiarkan berlarut-larut. Apalagi, para kepala sekolah sudah menyampaikan surat ke Komisi II DPRD Kota Pematangsiantar, meski dinilai tak tepat karena menyangkut ranah penegak hukum.

“Kalau mereka melaporkan lebih cepat, lalu kita panggil. Jangan berlarut-larut dibiarkan. Silakan datang ke sini, kita gelar audiensi dan tindaklanjut,” paparnya.

Belasan Plt Kepala Sekolah Dasar di Kota Siantar pada Senin (04/11/2019), mendatangi Komisi II DPRD Siantar.

Mereka menyampaikan informasi tentang pungli dana bantuan operasional sekolah (BOS) tahun 2017/2018, melalui K3S (Kelompok Kerja Kepala Sekolah). Pungli SKHU (Surat Keterangan Hasil Ujian) untuk tiap tahunnya. Keluhan lain terkait jabatan Plt yang mereka dapatkan dua hingga 4 tahun lamanya.

Penulis: bt. Editor: bt.