HETANEWS

Belum Ada Kesimpulan Kenaikan Tarif Kios Pasar Hongkong

Rapat dengar pendapat, Senin 4 November 2019.

Siantar, hetanews.com - Rapat Komisi II DPRD Pematangsiantar bersama direksi PDPAUS dengan puluhan pedagang pasar Hongkong belum menghasilkan kesimpulan. Hanya saja, Komisi II meminta membatalkan penangguhan kios oleh direksi, Senin (4/11/2019).

Seperti yang diketahui, puluhan pedagang yang tergabung dalam persatuan pedagang pasar Hongkong [P3H] menolak kenaikan tarif per kios yang ditetapkan oleh direksi PDPAUS melalui surat edaran.

Direksi juga mengeluarkan surat edaran kepada pedagang, per tanggal 5 November 2019 akan dilakukan pendataan kios sekaligus memberi kesempatan bagi warga yang berminat untuk menyewa kios.

"Hasil rapat tadi, pendataan ulang kios untuk penyewa kios itu ditangguhkan. Artinya, bagi yang berminat untuk kios itu, nanti setelah rapat antara PDPAUS dengan pedagang," kata Ketua P3H, Amir Hamzah Harahap.

Dijelaskanya, saat rapat dengar pendapat dengan komisi II belum ada keputusan terkait kebijakan direksi yang menaikkan tarif sewa per kios.

"Tarif masih terlalu tinggi, Rp 375 ribu per meter," kata Amir menjelaskan, tarif semula Rp 28 ribu perbulan, kemudian naik sebesar Rp 475 ribu dan akhirnya diturunkan menjadi Rp 375 ribu.

"Cuma tadi saya sampaikan, untuk tarif pasar hongkong, itu ada perbandingan. Sesuai dengan Perda No 5 Tahun 2011, Pasar Hongkong dan Wandelfad masuk dalam kategori kelas 4. Yang tarif-nya itu Rp 50 per meter," jelasnya.

Dari regulasi tersebut, kata Amir, tarif dihitung dari luas kios dikalikan dengan Rp 50 di kali 30 hari. Biaya tersebut merupakan sebagai retribusi kios perbulannya.

Dijelaskannya, dalam rapat ini tidak ada kesimpulan. Namun akan diadakan rapat lanjutan yang difasilitasi Komisi II. Meski begitu, pihak pedagang belum mengetahui jelas kapan rapat lanjutan dijadwalkan. 

"Jika tidak ada tidak ada kesepakatan, kami minta supaya [Pasar Hongkong] dikembalikan kami ke PD Pasar Horas Jaya," ungkapnya.

Dirut PD PAUS, Bernhard Hutabarat diminta menanggapi keberatan pedagang, soal pengelolaan Pasar Hongkong. Dikatakannya, pengelolaan PD PAUS sesuai Perda No 1 Tahun 2014 dan No 7 Tahun 2014.

Mengenai kenaikan tarif, dirut PDPAUS, Benhard Hutabarat menyebut, tarif justru lebih murah dibanding dengan sewa sejumlah pasar di Kota Siantar. Apalagi, keberadaan Pasar Hongkong di tengah kota sudah tergolong murah.

Dia mengungkapkan, bahwa dengan tarif semula Rp 28 ribu per kios, sejumlah pedagang malah menunggak. Karena itu, akan dilakukan penertiban administrasi yang selama ini tidak pernah dilakukan. 

Dirut juga mengatakan bahwa keberadaan PDPAUS ibarat kapal yang hendak tenggelam, sehingga perlu penataan asset yakni Pasar Hongkong.

Dari hasil pendataan sementara, ditemukan kios disewakan kepada pihak lain atau “mafia kios”. Untuk itu, PD PAUS menyebut akan melakukan revitalisasi dan rencana itu sudah dicetuskan sebelumnya.

Hadir dalam rapat ini, Ketua Komisi II, Rini Silalahi, Anggota Komisi II, Dirut PDPAUS dan puluhan pedagang Pasar Hongkong.

Baca juga: Komisi II akan Panggil Direksi PDPAUS

Penulis: gee. Editor: edo.

Ikuti Heta News di Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, dan Google News untuk selalu mendapatkan info terbaru.