HETANEWS.COM

Jalani Sidang Perdana, Adiaksa Purba dan Erni Zandrato Didampangi 12 Pengacara

Adiaksa Purba dan Erni Zandrato saat jalani sidang perdana, Pengadilan Tinggi Medan, Kamis (31/10/2019), lalu, sekira pukul 14.00 WIB.

Siantar, hetanews.com - Pengadilan Tinggi Medan, menggelar sidang perdana kasus OTT yang dilakukan Direktorat Reserse Krimanal Polda Sumut, pada bulan Juli 2019 lalu, di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Siantar, Kamis (31/10/2019), lalu, sekira pukul 14.00 WIB.

Sidang yang digelar di ruang utama Cakra 1 Pengadilan Tinggi Medan tersebut, menghadirkan 2 terdakwa, yaitu Kepala BPKD Siantar non aktif, Adiaksa Purba, serta bendahara BPKD Siantar non aktif, Erni Zendrato.

Sidang perdana tersebut, merupakan pembacaan dakwaan dari ke 2 terdakwa yang dibacakan oleh JPU Hendri Edison , SH dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Siantar.

Adiaksa Purba dan Erni Zandrato yang dijadikan tersangka oleh Ditreskrimsus Polda Sumut, terkait pemotongan 15 persen insentif pekerja pemungut pajak dan sudah berlangsung lama.

Tampak 12 pengacara, dalam persidangan tersebut, dimana Adiaksa memakai jasa 9 pengacara, sementara Erni Zandrato memakai 3 pengacara.

Adapun dakwaan yang dibacakan terhadap ke 2 terdakwa, bahwa terdakwa Adiaksa Dian Sasman Purba, MM, sebagai Kepala BPKD Siantar, bersama-sama dengan Erni Zendrato, sebagai bendahara pengeluaran pada BPKD, pada hari Kamis, 11 Juli 2019, sekira pukul 16.30 WIB atau pada waktu-waktu lain, antara bulan Januari sampai dengan   bulan Juli 2019, di lantai I ruang Bidang Pendapatan I Kantor BPKD Siantar, di Jalan Merdeka No. 8, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan   dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri tindak pidana mana dilakukan terdakwa dengan cara, pada tahun anggaran 2019 dalam APBD Kota Siantar,  ada dianggarkan dana  pada kantor BPKD Siantar, berupa Alat Tulis Kantor (ATK), makan minum kegiatan dan belanja modal, dan dari dana-dana tersebut termasuk dana insentif Pemungutan Pajak Daerah dan uang lembur yang dibayarkan per triwulan.

Bahwa sebelum pencairan dana-dana yang dianggarkan pada BPKD Siantar, terdakwa selaku kepala BPKD Siantar,  sekira bulan Pebruari 2019  telah bekerjasama dengan bendahara pengeluaran, Erni Zendrato, mengadakan  rapat dengan mengumpulkan para Kepala Bidang (Kabid).

Dimana para Kabid yang ada pada kantor BPKD, yang dalam pengelolaan keuangan, berkedudukan sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

Adapun  diantara yang hadir, yaitu, Kabid Pengelolaan Kekayaan Daerah, Subrata Nata Lumbantobing, Kabid Anggaran,Rosian Julietta Hutauruk, Kabid Perbendaharaan, Felix Simatupang, Kabid Pendapatan I dijabat oleh Plt, atas nama Mhd. Hamdani Lubis, Kabid Pendapatan II, Dedi Tunasto Setiawan, Kabid Akuntansi, Viktor Mangapul Pardosi, Sekretaris Badan adalah Ir. Kurnia Lismawati, MT dan bendahara pengeluaran, Erni Zendrato.

Baca juga: Setelah Bendahara, Kepala BPKD Siantar Ditetapkan Jadi Tersangka Kasus OTT

Dalam pertemuan tersebut, terdakwa memerintahkan kepada seluruh Kabid yang merupakan PPTK, apabila dana-dana berupa alat tulis kantor, makan minum kegiatan dan belanja modal modal, termasuk dana insentif dan uang lembur yang telah cair agar dipotong 15 % dari anggaran dan disetor kepada terdakwa, melalui bendahara pengeluaran.

Bahwa terkait dengan perintah terdakwa tersebut,  selanjutnya Kabid yang ikut rapat dengan terdakwa dan bendahara pengeluaran, menunjuk beberapa orang dibidang masing-masing untuk mengumpulkan dana-dana uang insentif pemungutan pajak dan uang lembur yang diterima oleh masing-masing pegawai dan Tenaga Harian Lepas (THL) pada BPKD Siantar.

Adapun mereka yang ditunjuk adalah sebagai berikut:

1. Bidang Pendapatan I atas nama Tangi Martua Doly Lumbantobing (THL).

2. Bidang Pendapatan II atas nama Lidia Ningsih (ASN).

3. Bidang Akuntansi atas nama Rotua Napitupulu (THL). 

4.Bidang Asset atas nama Vera Manullang (THL)

5. Sedangkan bidang anggaran dan bidang perbendaharaan untuk dana insentif langsung disetor kepada bendahara pengeluaran yaitu Erni Zenrato oleh orang-orang yang menerima. 

Bahwa pada tanggal 3 Mei 2019, dilakukan pencairan dana insentif   Triwulan I berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)   Nomor: 01899 / SP2D-LS / 4.04.1.1. / V / 2019, tanggal 03 Mei 2019, pada Kantor BPKD Siantar, sebesar  Rp. 259.233.391,- (dua ratus lima puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah). Selanjutnya dana-dana tersebut dibagikan kepada pegawai dan Tenaga Harian Lepas (THL) dengan cara ditransfer ke rekening masing-masing.

Bahwa adapun jumlah penerima dana insentif  Pemungutan Pajak Daerah Kota Pematangsiantar Triwulan I Tahun 2019 adalah 134 (seratus tiga puluh empat) orang dengan rincian sebagai berikut:   

1.Pejabat berjumlah 4 (empat) orang; 

2. ASN berjumlah 95 (sembilan puluh lima) orang; 

3.Tenaga Harian Lepas (THL) berjumlah 35 (tiga puluh lima) orang.    

Bahwa setelah pencairan dana insentif  pegawai tersebut terlaksana dan masuk kerekening masing-masing penerima, maka dilakukan pengumpulan oleh bendahara pengeluaran yaitu Erni Zendrato untuk triwulan I yang mana total dana yang terkumpul seluruhnya adalah Rp.30.798.000,- (tiga puluh juta tujuh ratu Sembilan puluh delapan ribu rupiah) dan oleh Eerni telah menyerahkan dana tersebut kepada terdakwa sekira bulan Mei 2019, di ruangan kepala Badan  Pengelola Keuangan Daerah Siantar.

Bahwa disamping dana-dana  insentif yang diterima oleh pegawai dan THL, mereka juga nerima uang lembur, dan terhadap uang lembur tersebut  juga  dilakukan  pemotongan oleh terdakwa, bersama dengan  Erni Zendrato  untuk  triwulan I Tahun 2019  sebesar 15 % untuk masing-masing bidang yang rinciannya adalah sebagai berikut:

1.Bidang Sekretariat  dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni Tahun 2019, Erni Zendrato menerima  uang pungutan dan atau uang potongan dari uang lembur sebesar Rp. 37.091.000,- (tiga puluh tujuh juta sembilan puluh satu ribu rupiah).

2.Bidang Pendapatan I dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2019, Erni Zendrato menerima uang pungutan dan atau uang potongan dari uang lembur sebesar Rp. 25.614.000,- (dua puluh lima juta enam ratus empat belas ribu rupiah).

3.Bidang Pengelolaan Kekayaan Daerah dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2019, Erni Zendrato menerima uang pungutan dan atau uang potongan dari uang lembur sebesar Rp. 13.439.000,- (tiga belas juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).

4.Bidang Akuntansi dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2019, Erni Zendrato menerima uang pungutan dan atau uang potongan dari uang lembur sebesar Rp. 25.066.000,- (dua puluh lima juta enam puluh enam ribu rupiah).

5. Bidang Anggaran dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2019, Erni Zendrato menerima uang pungutan dan atau uang potongan dari uang lembur sebesar Rp. 17.650.000,- (tujuh belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)/

6. Bidang Pendapatan II dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2019, Erni Zendrato menerima uang pungutan dan atau uang potongan dari uang lembur sebesar Rp. 13.283.000,- (tiga belas juta dua ratus delapn puluh tiga ribu rupiah).

7.Bidang Perbendaharaan dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2019, Erni Zendrato menerima uang pungutan dan atau uang potongan dari uang lembur sebesar Rp. 32.986.000,- (tiga puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Sehingga total keseluruhan yang diterima oleh terdakwa bersama dengan Erni Zendrato yang di terima dari masing-masing bidang, sejak bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2019 untuk uang pungutan dan atau uang potongan dari uang lembur adalah sebesar Rp. 165.129.000,- (seratus enam puluh lima juta seratus dua puluh sembilan ribu rupiah).

Bahwa kemudian pada tanggal 10 Juli 2019  kembali dilakukan pencairan dana insentif Triwulan II Tahun 2019 pada Kantor BPKD Siantar dengan terbitnya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 04023 / SP2D-LS / 4.04.1.1. / VII / 2019, tanggal 10 Juli 2019 dengan jumlah sebesar  Rp. 566.693.801,- (lima ratus enam puluh enam juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus satu rupiah). Terhadap pencairan dana tersebut, kemudian oleh Erni Zendrato, sebagaimana kesepakatan dengan terdakwa selaku Kepala BPKD Siantar untuk melakukan pengutipan, maka dana-dana yang telah ditransfer kerekening masing-masing pegawai dan Tenaga Harian Lepas (THL) tersebut diminta oleh Erni Zendrato selaku bendahara pengeluaran kepada penerima untuk menyetorkan kembali sebesar 15 % dari total yang diterima oleh pegawai maupun THL.

Bahwa benar kemudian dana-dana tersebut telah dikumpulkan oleh petugas-petugas yang ditunjuk, diantaranya yang telah berhasil mengumpulkan dana-dana tersebut dari pegawai dan THL adalah  Martua Doli Lumbantobing sebesar Rp.25.696.000.000 (duapuluh lima juta enam ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah) dan Lidia Ningsih telah mengumpulkan dana tersebut sebesar  Rp 21.250.000,- (dua puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan selanjutnya akan diserahkan kepada bendahara pengeluaran yaitu Erni Zendrato. Akan tetapi sebelum diserahkan kepada Erni Zendrato telah dilakukan penangkapan oleh penyidik dari Kepolisian Daerah Sumatera Utara terhadap Erni Zendrato, Martua Doli Lumbantobing dan Lidia Ningsih.

Bahwa disamping dana-dana yang dikumpulkan yang berasal dari dana  insentif dan uang lembur yang diterima oleh masing-masing pegawai dan THL sebesar 15 % dari dana yang diterima, terdakwa bersama bendahara pengeluaran, juga melakukan pengutipan 15 % dari dana-dana untuk ATK dan belanja modal dari pihak ketiga.

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Erni Zendrato selaku bendahara dari terdakwa diperoleh uang-uang kutipan sebesar Rp. 140.637.000,- (seratus empat puluh juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1).Uang sebesar Rp. 5.037.000 ( lima juta tiga puluh tujuh ribu rupiah) berasal dari Bidang Aset yang diberikan kepada Erni Zendrato oOleh Vera Manullang sebagai uang dari rekanan (Pihak Ketiga).

2).Uang sebesar Rp. 3.600.000 ( tiga juta enam ratus ribu rupiah) berasal dari Bidang Akutansi yang diberikan kepada Erni Zendrato oleh Rotua Napitupulu sebagai pemotongan uang lembur terhadap 10 (sepuluh) orang pegawai dan THL.

3).Uang sebesar Rp. 132.000.000,- (seratus tiga puluh dua juta rupiah) berasal dari pemotongan kegiatan Alat-alat Tulis Kantor (ATK), makan minum kegiatan dan belanja modal yang disetorkan oleh masing-masing bidang pada Kantor BPKD Siantar yang diberikan oleh rekanan (Pihak Ketiga) kepada masing-masing bidang tersebut.

Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Erni Zendrato  yang melakukan tindakan memaksa para pegawai dan THL, pada BPKD Siantar  dan pihak ketiga dalam pengelolaan dana ATK dan belanja modal memberikan sesuatu yang dibayar atau menerima pembayaran dengan potongan dilakukan dengan melawan hukum dengan menyalahgunakan kekuasaannya selaku Kepala BPKD Siantar, karena tidak ada ketentuan yang mewajibkan pegawai ataupun THL penerima dana insentif dan uang lembur  untuk memotong atau menyerahkan 15 % dari dana insentif dan uang lembur yang diterima oleh pegawai atau THL, pada BPKD Siantar.

Dan adapun tujuan dari terdakwa bersama dengan Erni Zendrato, melakukan perbuatan memaksa pegawai dan THL, memberikan sesuatu berupa uang insentif dan uang lembur yang diterima sebesar 15 % bertujuan untuk keuntungan dari terdakwa bersama dengan Erni Zendrato yaitu untuk memenuhi kepentingan dan urusan pribadi terdakwa bersama dengan Erni Zendrato.

Perbuatan terdakwa, Ir. Adiaksa Dian Sasman Purba, MM diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e  Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHPidana.    

Penulis: tim. Editor: gun.
Aplikasi Heta News sudah tersedia di Google Play Store. Silakan pasang di ponsel pintar Anda!