HETANEWS

Klaim Omset Menurun, Perjanjian Kontrak Ramayana Perlu Ditinjau

Pengalihan lalu lintas di seputaran Ramayana Pematangsiantar

Siantar, hetanews.com - Perjanjian kontrak PT Ramayana dengan Pemko Pematangsiantar perlu ditinjau ulang. Pasalnya, pusat perbelanjaan itu hanya menyetor 4000 USD atau setara Rp 56 Juta per tahun. Angka tersebut dirasa sangat minim sehingga perjanjian kontrak perlu ditinjau. 

Wacana ini muncul saat rapat antara komisi III DPRD yang dihadiri oleh Manajer Ramayana Pematangsiantar, Satlantas Polres Pematangsiantar, Dishub dan mewakili BPKAD. 

Semula, Samsul selaku Manajer Ramayana mengklaim omset penjualan Ramaya menurun akibat simulasi pengalihan arus lali lintas yang diberlakukan di seputaran Ramayana, mulai Mei 2019.

Seiring berjalannya rapat yang digelar di ruang rapat gabungan komisi, Kamis (31/10/2019) siang, kemudian disinggung berapa kontribusi Investor tersebut ke Pemko Pematangsiantar

Kabid Pengelola Kekayaan dan Aset Daerah BPKAD, Alwi Adrian yang hadir saat itu menjelaskan, bahwa tanah tempat berdirinya gedung Ramayana merupakan aset Pemko. 

Baca juga: Satlantas Polres Siantar Uji Coba Pengalihan Arus Lalulintas, Kanit Turjawali Ungkap Begini

Melalui perjanjian kontrak, Investor kemudian membangun gedung Ramayana dengan perjanjian kontrak selama 25 tahun. Kontrak berlangsung sejak tahun 2004. 

"Kontribusi Ramayana ke Pemko hanya 4000 USD atau Rp 56 Juta setiap tahun sejak tahun 2004," kata Alwi.

Menurut dia, keluhan Manajer Ramayana atas omset menurun senilai miliaran rupiah akibat pengalihan arus lalu lintas dinilai mengada-ngada. 

"Jadi perlu kami sampaikan, kalau benar mereka [Ramayana] bilang omset mereka turun 3 M di bulan Oktober, berarti perjanjian kita ini perlu ditinjau ulang."

"Berarti selama ini mereka bisa dapat 3 M hanya beberapa bulan. Jadi mohon izin, menurut kami perjanjian ini perlu ditinjau ulang," tegas Alwi.

Dishub dan Satlantas, kata Alwi, berkordinasi dengan BPKAD diawali program simulasi lalu lintas dan upaya pelebaran jalan percis di belakangan gedung Ramayana. 

Dishub meminta BPKAD memfasilitasi rapat, untuk membicarakan pelebaran jalan dibelakang gedung perbelanjaan modern itu.  

"Perlu kami sampaikan, perjanjian kontrak ini di-pihakkerjasama-kan ke Ramayana. Jadi sudah diberikan sepenuhnya kepada mereka. Jadi pembongkaran pun sudah hak mereka," katanya. 

Alwi mengatakan, sesuai dengan rapat terakhir antara pihak Dishub dan Satlantas, pihak PT Ramayana setuju dengan adanya pengalihan arus lalu lintas dan pelebaran jalan.

"Sebenarnya kita sudah kordinasi. Tapi ada lagi penolakan dari Manajer Ramayana Pematangsiantar. Jadi berseberangan pernyataan yang pertama dan yang kedua," kata Alwi.

Pun demikian, komisi III DPRD menyimpulkan hasil rapat ini dengan beberapa poin. Salah satunya menghapus pengalihan lalulintas di pusat perbelanjaan Ramayana, dan hanya memberlakukan pengalihan diwaktu tertentu atau temporer.

Baca juga: Rapat Komisi III: Pengalihan Arus Lalin di Ramayana 'dihapuskan'

Penulis: gee. Editor: edo.