HETANEWS

Tak Jadi Menteri Jokowi, AHY Dibuat Layu Sebelum Berkembang

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)

Jakrta, hetanews.com - Sebelum pengumuman komposisi kabinet Jokowi, nama Wakil Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mencuat masuk jadi salah satu calon menteri. Elite Demokrat pun percaya diri AHY bisa mewakili partai di kabinet.

Namun, dinamika politik ternyata tak memilih AHY atau kader Demokrat masuk kabinet. Demokrat pun nihil menyertakan kadernya di kabinet.

Pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin menilai, isu hubungan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan ayah AHY sekaligus Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY masih menjadi salah satu dilema politik.

Meski, kata dia, AHY pernah sowan ke Megawati, tapi belum bisa mencairkan tensi tersebut. Momen persaingan Pilpres 2004 antara Megawati dengan SBY memang menjadi catatan sejarah politik.

"Mungkin Megawati masih kesal dengan SBY yang pernah mengalahkannya di Piplres 2004. Di mana SBY itu anak buah Mega. Lalu SBY yang menang. Mungkin Mega merasa dibohongi ketika itu sehingga kalah oleh anak buahnya sendiri," ujar Ujang, Selasa malam, 29 Oktober 2019.

Ujang menganalis momen Pilpres 2004 tentu tak bisa dilupakan dan jadi pelajaran. Bukti AHY yang terpental dari komposisi kabinet Jokowi.

Di sisi lain, ada pertimbangan jika AHY dikasih panggung maka akan blunder untuk PDIP serta koalisi Jokowi yang punya kepentingan di Pilpres 2024.

"Jika AHY dikasih angin, dikasih peluang maka akan berbahaya, bisa jadi rising star di 2024. Oleh karena itu, dihalangi sejak dini. Agar layu sebelum berkembang. Namanya politik ya saling mengunci," jelasnya.

Berbeda dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto yang punya restu Megawati masuk kabinet Indonesia Maju. Meski awalnya, koalisi Jokowi juga menolak bergabungnya Prabowo yang notabene pihak kalah di Pilpres 2019. Mega dengan Prabowo juga punya kenangan manis saat berduet di Pilpres 2009. Saat itu, pasangan Mega-Prabowo kalah dari SBY-Boediono.

 "Sedangkan untuk Prabowo direstui Mega. Karena mereka berdua punya historis. Tahun 2009 mereka berdua pernah jadi pasangan capres dan cawapres, dan dikalahkan oleh SBY juga. Jika hubungan Mega dan SBY ada luka. Namun hubungan Mega dan Prabowo tak ada masalah," ujarnya.

  • Bukan Satu-satunya

Direktur Eksekutif Parameter Politik, Adi Prayitno mengatakan pintu menjadi menteri Jokowi ada tiga yaitu melalui parpol pengusung, profesional, dan langsung dipilih Presiden. Ia meragukan AHY bisa masuk dari tiga pintu itu.

"Nah, AHY ini masuk kategori mana? Ini turut bisa menjelaskan kenapa AHY tak jadi menteri," tutur Adi.

Adi juga menilai susunan menteri di kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024, merupakan hasil musyawarah antar parpol pengusungnya dengan Jokowi. AHY tak masuk kabinet dinilai kemungkinan karena hasil kolektif kolegial koalisi Jokowi,

"Tapi, publik selalu mengaitkan kasus itu dengan rivalitas turunan Mega vs SBY. Padahal bukan faktor satu-satunya," ujarnya.

Presiden Joko Widodo (kanan) menerima kunjungan Komandan Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Istana Negara, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Wakil Ketua Umum Demokrat, Syarief Hasan menekankan hubungan antara SBY dengan Megawati baik-baik saja. Ia membantah isu adanya dendam Megawati yang menurun ke putra SBY, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Isu dendam ini sempat disuarakan Wakil Sekjen Demokrat Andi Arief.

"Secara resmi tidak pernah mengatakan itu. Partai Demokrat melihat hubungannya baik-baik saja. Jadi, itu (Andi Arief) pandangan pribadi," kata Syarief di komplek parlemen, Jakarta, Senayan, Senin, 28 Oktober 2019.

Dia menegaskan, sejak awal Partai Demokrat dalam urusan kabinet tak pernah mengajukan nama. Meski, ia tak menampik memang ada komunikasi yang intens SBY sebagai seorang negarawan sebagai ketua umum partai dan sebagai mantan presiden. Kata dia, urusan kabinet merupakan kewenangan Jokowi selaku Presiden.

"Saya pikir, kami itu sudah sepenuhnya menyerahkan kepada Presiden Jokowi. apapun keputusannya harus kita hormati, kita harus hargai saya pikir itu. Mari kita berikan kesempatan kepada kabinet ini untuk bekerja secara maksimal," jelas Syarief.

Terkait isu Demokrat mendapatkan tawaran dua wamen, dan lima duta besar, ia membantahnya. Ia menyebut setelah pelantikan menteri, tak ada komunikasi antara Istana dengan Demokrat. "Kita setelah pelantikan menteri tidak ada komunikasi." [mus] 

sumber: vivanews.com

Editor: sella.