HETANEWS

Evaluasi Pencalonan DPRD: Keterwakilan Perempuan Minim

Rapat Evaluasi Pencalonan DPRD, Senin (28/10/2019).

Siantar, hetanews.com - Minimnya keterwakilan perempuan di legislatif pasca Pemilu di Kota Pematangsiantar dibahas dalam rapat evaluasi pencalonan anggota DPRD Pematangsiantar pada Pilkada Serentak 2019, yang diselenggarakan oleh KPUD Pematangsiantar. 

Ketua Bawaslu Pematangsiantar, M. Syafii Siregar menyampaikan, dari hasil pemilu 2019 keterwakilan perempuan di lembaga legislatif itu hanya 3 orang saja. Sementara minimal 30 persen keterwakilan perempuan di legislatif. 

"Kuota perempuan di Pilkada itu 30 persen. Kenyataannya di DPRD, setelah dilantik itu hanya 10 persen. Atau 3 orang dari 30 orang anggota DPRD," ungkap Syafii Senin (28/10/2019). 

Dalam evaluasi ini, Syafii menjelaskan, salah satu faktor penyebab tidak tercapainya keterwakilan perempuan adalah penempatan nomor urut caleg Perempuan oleh Parpol pengusung. 

"Pada saat DCS dan DCT itu [caleg perempuan] hanya dibuat urutan perempuan di nomor-nomor yang selanjutnya. Artinya, [parpol] lebih menggalakkan lah keterwakilan perempuan. Sehingga dalam pencapaian meraih 30 persen," jelasnya.

"Kalau misalnya mereka [Parpol] mempercayakan perempuan, itu lebih berpengaruh. Namun kalau misalnya mereka tidak mempercayakan keterwakilan perempuan, hasilnya ya, hanya 10 persen," katanya menambahkan.

Baca juga: KPU Pematangsiantar Gelar Evaluasi Kampanye Pemilu 2019

Selain keterwakilan perempuan sebagai rekomendasi, Bawaslu juga berharap masa pendaftaran dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh Parpol peserta Pemilu. Tak jarang, kata Syafii, Parpol mendaftar di akhir masa akhir pendaftaran calon. 

"Kita bisa lihat sendiri, pendaftaran itu sering terjadi dihari-hari terakhir. Kami berharap partai peserta pemilu mematuhi regulasi yang ada. Apalagi di Pilkada 2020 mendatang," ucapnya. 

Ketua KPUD, Daniel MD Sibarani, didampingi Komisioner Divisi Teknis, Gina Ruth Fefiliana Ginting, menjelaskan pentingnya evaluasi sebagai sarana menampung kritik dan masukkan.

Tidak itu saja, rapat evaluasi bertujuan menampung rekomendasi dari partai politik, pemerintah kota, kepolisian dan Bawaslu, yang dibuat sebagai rekomendasi untuk disampaikan ke KPU Sumut.

"Kemudian KPU Sumut akan menyampaikan rekomendasi itu ke KPU RI. Jadi kita harap melalui evaluasi ini, Pemilu selanjutnya dapat berjalan lebih baik lagi," ungkapnya.

Selain Komisioner Bawaslu, turut hadir Kabag Ops Polres Siantar, Kompol Biston Situmorang,  Perwakilan Parpol Peserta Pemilu, staff Bawaslu dan KPU serta para Jurnalis. 

Baca juga: 30 Anggota DPRD Siantar Terpilih, 3 Perempuan dan 11 Lulusan SMA

Penulis: gee. Editor: edo.