HETANEWS

Tak Kebagian Menteri, PAN-Demokrat Diprediksi Oposisi Abu-abu

Ketua Umum Partai Demokrat dan PAN, SBY saat bertemu Zulkifli Hasan. (Dok: Abror Rizki/tim SBY).

Jakarta, hetanews.com - Tiga partai politik pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam pemilihan presiden 2019, Partai Keadilan Sejahtera (PKS)-Partai Amanat Nasional (PAN)-Partai Demokrat, tak dapat bagian posisi menteri dalam kabinet Indonesia Maju. Sementara Prabowo menerima jabatan Menteri Pertahanan dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo.

PAN menyatakan menjadi mitra kritis pemerintah. Namun menurut Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, partainya juga tetap akan mendukung pemerintahan Joko Widodo. "Kami tetap dukung dan doakan jadi mitra yang kritis," ujar Zulkifli di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (23/10/2019).

Sementara Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan mengatakan keputusan Presiden Jokowi untuk tidak menyertakan Partai Demokrat memiliki niat dan tujuan yang baik. "Pada prinsipnya Partai Demokrat ingin berperan dan berkontribusi agar pemerintahan Presiden Jokowi sukses dalam mengemban amanahnya," kata Hinca.

Peneliti bidang Perkembangan Politik Nasional Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Aisah Putri Budiatri mengatakan dari pernyataan yang dilontarkan petinggi parpol tersebut memunculkan penilaian bahwa Demokrat dan juga PAN akan memainkan peran politik dua kaki yang abu-abu.

"Demokrat dan PAN jadi oposisi 'setengah-setengah'," ujarnya pada detikcom.

Dua parpol itu, kata peneliti yang sering disapa dengan Puput, akan memainkan perannya sebagai pengawas di parlemen. Namun parpol yang dipimpin Susilo bambang Yudhoyono dan Zulkifli Hasan itu tetap membuka peluang untuk mendukung pemerintahan Jokowi. "Mereka seperti tidak akan terlalu galak atau kritis terhadap pemerintah," kata Puput.


Menurut pemegang gelar master ilmu politik dari State University of New York at Albany, Amerika Serikat itu, hal tersebut bisa terjadi karena sistem presidensial yang dianut Indonesia diwarnai dengan politik "dagang sapi". Sehingga koalisi yang terbentuk sifatnya longgar.


"Bukan tidak mungkin, kedua partai (PAN dan Demokrat) itu masuk koalisi kabinet dan mendapatkan posisi di dalam kabinet atau struktur pemerintahan penting lainnya di tengah masa pemerintahan," ujar Puput. "Yang kemungkinan akan menjadi oposisi murni bagi pemerintahan Jokowi di parlemen adalah PKS."

 

Sejarah abu-abunya sikap politik PAN, tercatat saat masa pemerintahan Jokowi yang pertama. Saat pilpres 2014 PAN menyorongkan kadernya Hatta Rajasa sebagai pendamping Prabowo Subianto melawan pasangan Jokowi-Jusuf Kalla. Namun kemudian, PAN memutuskan bergabung dalam koalisi Jokowi di akhir tahun 2015.


Seorang kader PAN bernama Asman Abnur pun kemudian dipilih Presiden Jokowi masuk kabinet sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Baru setahun Asman memegang posisi itu, muncul seruan dari Amien Rais yang meminta PAN untuk menarik kadernya tersebut dari kabinet.


Ketum PAN Zulkifli Hasan sekitar seminggu sebelum penetapan menteri untuk periode kedua Jokowi bahkan menyambangi Jokowi. Begitu pun dengan SBY yang berkunjung ke Istana Negara 10 Oktober 2019. Dua pimpinan parpol ini disebut menjajaki kemungkinan bergabung dalam pemerintahan.


Presiden Jokowi pada relawan pendukungnya malam hari setelah pelantikan menyebut empat parpol yang tak mendukungnya dalam Pilpres 2019 punya keinginan masuk dalam pemerintahan. "Sebetulnya empat partai yang berada di luar itu ingin masuk semua. Empat-empatnya ingin masuk semua," ujar Jokowi seperti yang diceritakan kembali oleh Immanuel Ebenezer, Ketum Relawan Jokowi Mania pada detikcom, Kamis, (24/10/2019).

Namun kata Immanuel, menurut Jokowi dalam diskusi terakhir penetapan menteri ada penolakan kalau semua parpol tersebut turut bergabung. "Alasan presiden kalau semua bergabung siapa yang mengawasi, dan ini tidak baik buat alam demokrasi di Indonesia," ujar Immanuel.


Wakil Sekjen PAN Saleh Partaonan Daulay menjamin partainya tidak akan memainkan peran oposisi "abu-abu". Menurutnya PAN memang sejak lama sudah memutuskan untuk berada di luar pemerintahan. "Parpol yang tempo hari tidak ada di barisan Jokowi-Ma'ruf semestinya memang ada di luar pemerintahan. Itu penting untuk memperkuat fungsi check and balances," ujar Saleh pada detikcom.


"Kalau benar kita dukung, kalau menyimpang, kita kritik dan luruskan. Ya itu fungsi kita di luar pemerintahan," ujar politisi asal Sumatera Utara itu. "Kalau yang sudah di dalam, kan tidak bebas lagi melakukan koreksi. Tugas itu, biar kita yang laksanakan."

Sumber: detik.com

Editor: tom.