Siantar, hetanews.com - Adanya larangan Angkutan Pedesaan (Angdes), masuk inti kota Siantar (Jalan Merdeka-Jalan Sutomo,red) menimbulkan pro kontra di masyarakat.

Apalagi terkait Peraturan Daerah (Perda) larangan Angdes masuk inti kota Siantar yang masih simpang siur.

Pihak Dinas Perhubungan (Dishub) Siantar dengan Polres Siantar, seakan tak satu bahasa terkait Perda tersebut.

Menanggapi hal itu, salah seorang pakar hukum di Siantar, Reinhard Sinaga mengatakan, penegak hukum harus memiliki payung hukum dalam menegakkan peraturan, serta berkeadilan bagi masyarakat.

"Penerap aturan jangan tebang pilih, perlu duduk bersama antara pihak Organda, Polres, dan DLLAJ. Apalagi perda tentang larangan angdes masuk ke inti kota belum diatur," ucap Reinhard, melalui pesan singkat whatsapp, Rabu (23/10/2019), pukul 20.00 WIB.

Menurutnya, jangan hanya angdes yang dilarang masuk ke inti kota, karena bus besar juga ada yang masuk ke inti kota. " Jadi semua itu perlu dibahas secara bersama, dengan DPRD Siantar. Dan batasan jumlah mobil juga perlu diatur," ujarnya.

Baca juga: Dishub Bilang Perda Angdes Belum Diatur, Polisi Mengaku Sudah Ada Perdanya, Loh Kok Beda?

Selain itu juga, ia mengatakan, kalau pihak Polres Siantar dan Dishub, tidak boleh menindak Angdes, apalagi belum ada Peraturan Daerah (Perda).

"Dan kalau ada perdanya, seharunya mereka menindaknya dari dulu, bukan baru sekarang dilakukan mereka, dan DLLAJ juga harus mengoreksi trayek angkutan yang masuk ke inti kota," pungkasnya.

Lanjutnya, “kalau terkait Angdes dilarang masuk ke inti kota, saya kurang setuju, cuman perlu diatur jumlah mobil yang masuk agar tidak menimbulkan kemacetan,”katanya.

Dalam pemberitaan sebelumnya, salah seorang pegawai Dishub Siantar, yang menjabat sebagai Kasi Pengadilan Oprasional, Sharul Sitorus, mengatakan, bahwa Angdes masuk inti kota akan menimbulkan kemacetan.

Selain itu, ia juga mengatakan, bahwa Perda larangan Angdes masuk ke inti kota belum diatur, sehingga petugas Sat Lantas Polres Siantar, hanya bisa menindak melalui rambu rambu yang sudah ada di wilayah batas kota.