HETANEWS

Kembali Jadi Menkeu, Sri Mulyani Diminta Perbaiki Pengelolaan Utang hingga Tegakkan Reformasi Pajak

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Jakarta, hetanews.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dipimpin kembali oleh Sri Mulyani Indrawati untuk lima tahun ke depan. Tampaknya Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih memercayakan posisi ini untuk Sri Mulyani melihat dari kinerjanya pada periode sebelumnya.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan, setidaknya ada sejumlah tugas yang perlu dirampungkan sosok yang disapa Ani ke depannya. 

Dia mengatakan, jumlah utang setiap tahunnya tidak sejalan dengan pertumbuhan ekonomi. Hal ini mengindikasikan utang yang ada tidak dikelola untuk kegiatan yang produktif. 

Rata-rata pertumbuhan utang pemerintah selama lima tahun lalu sebesar 11,7 persen tiap tahun sedangkan pertumbuhan ekonomi hanya berkisar 5-5,1 persen. "Jadi ada yang putus korelasi utang dan pertumbuhan ekonomi," ujarnya, Jakarta, Selasa (22/10/2019).

Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018, belanja barang kelompok atau lembaga sebesar 40,3 persen, belanja pegawai 27,6 persen, dan belanja modal hanya 22,1 persen. Hal itulah yang membuat selisih utang dan pertumbuhan ekonomi menjadi dua kali lipat.

"Kalau habisnya untuk belanja konsumtif, wajar utangnya kurang produktif," kata dia.

Bhima meminta Sri Mulyani untuk memperhatikan juga debt to services ratio (DSR) sebagai penentu risiko utang, bukan hanya rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Pada tahun 2014 DSR tier I sebesar 23,9 persen, di 2019 Kuartal II angkanya jadi 34,3 persen.

"DSR naik signifikan yang menjadi kerawanan apabila terjadi depresiasi kurs rupiah, beban kewajiban utang akan membebani Negara. Ini berpengaruh terhadap kemampuan bayar utang. Jadi menkeu harus berani rem utang," ucapnya.

Selain persoalan utang, dana jaminan sosial di sektor kesehatan hingga kelistrikan juga perlu diperhatikan. Pada tahun depan, iuran BPJS Kesehatan akan dinaikkan dan subsidi listrik 900 VA akan dikurangi. Padahal subsidi ini menurutnya sangat perlu diberikan di saat perekonomian tengah melambat.

"APBN yang harusnya counter cylical diperlukan sebagai bantalan agar daya beli tidak terjun bebas. Kalau pencabutan aneka subsidi tetap dipaksakan sangat mungkin ekonomi tumbuh dibawah 5 persen," ujar dia.

Aspek lain yang perlu menjadi perhatian, yakni reformasi perpajakan. Menurut dia, reformasi perpajakan harus terus berjalan mulai dari upgrading sistem IT perpajakan, kualitas SDM, hingga arah penegakan aturan perpajakan yang lebih ketat ke para konglomerat.

"Setelah tax amnesty tahun 2017 kan harusnya sekarang menegakan aturan perpajakan. Ini yang masih kurang," tutur dia.

sumber: inews.id

Editor: sella.