HETANEWS

Mengundurkan Diri, Mantan Kepala Polisi Filipina Dituduh Jual Narkoba Hasil Sitaan

Filipina, hetanews.com - Mantan kepala kepolisian Filipina Oscar Albayalde menghadapi tuduhan kriminal seputar kasus narkoba setelah dia mengundurkan diri pada pekan lalu. Dia dituduh menjual narkoba yang disita dari para pelaku.

Ironisnya kasus ini melibatkan orang nomor 1 di kepolisian Filipina saat Presiden Rodrigo Duterte menyatakan perang terhadap kejahatan narkoba sejak menjabat pada 2016.

Perang terhadap kejahatan narkoba ala Duterte memicu reaksi keras dari kalangan aktivis HAM, termasuk PBB, karena menyebabkan ribuan terduga pelaku tewas tanpa melalui persidangan.

Albayalde mengundurkan diri pada pekan lalu atas tuduhan ikut campur melindungi polisi yang terlibat dalam perdagangan obat-obatan terlarang.

Sementara itu Albayalde membantah semua tuduhan tersebut, namun menyambut baik penyelidikan kepolisian untuk menegakkan proses hukum.

Hasil penyelidikan Senat bulan ini merekomendasikan agar Albayalde dan 13 polisi di bawah komandonya didakwa dengan tuduhan kejahatan narkoba serta korupsi sehubungan dengan dugaan penjualan kembali narkoba hasil sitaan pada 2013.

Tuduhan pidana diajukan pada Senin oleh Kelompok Penyelidikan dan Deteksi Kepolisian Nasional Filipina (PNP-CIDG), lembaga di kepolisian yang bertugas menyelidiki kejahatan yang dilakukan oleh anggota.

Departemen Kehakiman akan memutuskan apakah mereka akan menuntut Albayalde dan 13 polisi lainnya berdasarkan rekomendasi Senat, Senin (21/10/2019).

Albayalde merupakan kepala polisi Filipina kedua yang menegakkan dukungan atas tindakan keras pemerintah dalam melawan kejahatan narkoba.

Kelompok-kelompok HAM menuduh polisi membunuh banyak orang di balik operasi narkoba tanpa memberikan mereka kesempatan membela diri di pengadilan.

Pada Juli, Dewan Hak Asasi Manusia PBB membuka penyelidikan atas dugaan kejahatan yang dilakukan pemerintah selama perang terhadap narkoba. Penyelidikan akan fokus pada laporan pembunuhan di luar proses hukum, penangkapan sewenang-wenang, dan penghilangan paksa.

Pemerintah Filipina menentang resolusi tersebut dan menyebutnya sebagai 'parodi'.

sumber: inews.id

Editor: sella.