HETANEWS

Penyebab Korupsi Kepala Daerah dan Mahar Politik Yang Cenderung Tinggi

Rudolh Hutabarat [dok: pribadi]

Siantar, hetanews.com - Maraknya kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah menjadi topik yang menarik untuk dibincangkan. Apalagi baru-baru ini publik dikagetkan setelah KPK menahan Walikota Medan, Tengku Dzulmi Eldin, atas kasus dugaan penerimaan suap proyek.

Menurut pengamat, Rudolf Hutabarat, tak cuma Walikota Medan itu yang bisa terlibat kasus-kasus penerima suap maupun penyelewengan uang negara. Akan tetapi hampir semua kepala daerah bisa melakukan hal yang sama. 

Rudolf menuturkan, ada faktor yang mengakibatkan kepala daerah itu mau melakukan tindakan merugikan keuangan negara. Selain lemahnya pengawasan, faktor lain adalah kewenangan seorang kepala daerah di era otonomi daerah saat ini.

"Otonomi daerah menyerahkan sepenuhnya otoritas itu kepala kepala daerah. Termasuk pengelolaan keuangan darah. Itu mutlak sepenuhnya menjadi kewenangan seorang kepala daerah," Kata Rudolf, Sabtu (19/10/2019).

Kemudian, lanjut mantan anggota DPRD Pematangsiantar ini, mahar atau cost politik untuk merebut kursi kepala daerah yang cukup besar. "Itu semua terjadi ketika dia [Kepala Daerah] memperoleh posisi itu dengan cara mengeyam sistim pemilu yang cenderung berbiaya tinggi." jelasnya.

Lanjut Rudolf, penyebab itu juga yang menimbulkan niat kepala daerah itu mengembalikan pengeluaran-pengeluaran yang sudah terpakai sebelumnya.

Sehingga mau tak mau kepala daerah yang sudah melakukan cara itu, nekad untuk mengembalikan pengeluaran mahar politik yang terpakai sebelumnya dengan cara menerima fee maupun suap atau korupsi yang jelas merugikan keuangan negara.

"Karena sistim-nya [pada pemilu] memang membuka ruang untuk membagi-bagikan uang kepada masyarakat. Celakanya masyarakat memang, kalau tidak diberi itu tidak menganggap calon kredibel," jelasnya.

Selain mengungkapkan keprihatinannya terhadap kasus OTT, Rudolf berharap, pada pemilihan kepala daerah Kota Pematangsiantar tahun 2020 mendatang, semua masyarakat dapat berkaca dengan fenomena maraknya para kepala daerah yang terjerat korupsi itu.

"Masyarakat itu juga, jangan lah mendorong calon kepala daerah itu untuk memberikan sesuatu dalam bentuk barang atau uang, untuk memilih atau menggunakan hak suaranya," kata Rudolf mengakhiri.

Baca juga: Kondisi Kota Siantar Dalam Pandangan Rudolf Hutabarat

Penulis: gee. Editor: edo.