HETANEWS.COM

Pemko dan DPRD didorong Membentuk Perda Perlindungan Hukum

Siantar, hetanews.com - DPRD dan Pemko Pematangsiantar didorong untuk membuat peraturan daerah [Perda] perlindungan hukum bagi warga yang tidak mampu. Tujuannya, agar warga menemukan keadilan atas perkara hukum yang sedang dihadapi, serta penyedia informasi bagi yang ingin melakukan konsultasi hukum. 

Pemerintah pusat sebelumnya telah menerbitkan peraturan yang mengatur mengenai bantuan hukum, tertuang dalam UU No 16 Tahun 2011.

Namun saat ini, peraturan itu dirasa belum mampu menjangkau setiap individu maupun kelompok masyarakat kecil, khususnya di kota Pematangsiantar. 

"Karena kebutuhan akan bantuan hukum oleh masyarakat kurang mampu cukup besar, sehingga diperlukan peran dari pemerintah daerah dalam pelayanan bantuan hukum," jelas Ketua LBH Pematangsiantar, Sabar Simbolon SH, Sabtu (19/10/2019).

Sabar menjelaskan, berkaca dari beberapa daerah seperti Yogyakarta, Jawa Barat, Sumatera Barat dan Kabupaten Batubara, kini pemerintah daerah setempat telah menyiapkan Perda khusus untuk perlindungan bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu.  

Baca juga: Lapak PKL Tersisihkan Akibat Parkir Mobil di Bahu Jalan

Untuk itu, Alumni Fakultas Hukum Universitas Simalungun [USI] ini pun mendorong DPRD dan Pemko Pematangsiantar supaya melakukan hal yang sama.

"Harapan kita, implementasi dari undang-undang bantuan hukum bisa dirasakan oleh masyarakat kota Pematangsiantar," ungkapnya.

"Dan ini bisa menjadi program bagi pemerintah kota dan bagi para anggota legislatif yang baru dilantik, untuk segera membentuk Perda tentang Bantuan Hukum di Pematangsiantar," katanya menambahkan.

Dijelaskannya, penyusan Perda tersebut harus mengacu kepada aturan yang lebih tinggi. Seperti, UUD 1945, UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Permendagri Nomor 31 Tahun 2016 dan Permendagri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

Kemudian, UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Nomor 63 Tahun 2016 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

"Dengan begitu, Pemko dan DPRD sudah memiliki dasar untuk membentuk suatu Perda Bantuan Hukum. Karena sudah jelas, ada kerjasama di pemerintah pusat melalui Kementrian Hukum dan Hak Azasi Manusia dan Kementrian Dalam Negeri," paparnya.

"Selain itu pemerintah dapat memperluas program dari pemerintah pusat yang mencakup peningkatan kapasitas dan kualitas layanan bantuan hukum, yang bisa langsung dirasakan oleh masyarakat," ucapnya menambahkan.

Ketua LBH Pematangsiantar ini menambahkan, pihaknya dalam waktu dekat akan melakukan audiensi kepada Pemko dan DPRD guna menyampaikan usulan agar diterbitkannya Perda bantuan hukum tersebut.

Baca juga: Pentingnya Aplikasi Berbasis Online Untuk Pengaduan Masyarakat Di Siantar

Penulis: gee. Editor: edo.
Aplikasi Heta News sudah tersedia di Google Play Store. Silakan pasang di ponsel pintar Anda!