HETANEWS

Terkait Ukraina, Dubes AS Akui Trump Perintahkan Kerja Sama dengan Pengacara Pribadi

Duta Besar AS untuk Uni Eropa Gordon Sondland tiba di gedung Capitol, Washington, 17 Oktober 2019.

Washington, D.C., hetanews.com - Duta Besar Amerika Untuk Uni Eropa Gordon Sondland, Kamis (17/10), mengatakan Presiden Donald Trump memerintahkannya dan beberapa utusan lainnya untuk bekerja sama dengan kuasa hukum pribadinya, Rudy Giuliani, dalam kebijakan tentang Ukraina.

Sondland mengaku ia “kecewa” dengan arahan itu dan tidak menyetujuinya.

Kesaksian Sondland yang disampaikan pada tim penyelidik pemakzulan Trump secara tertutup itu ditujukan untuk menjauhkan dirinya dari upaya Trump dan Giuliani untuk menekan Ukraina agar menyelidiki pesaing utamanya dari Partai Demokrat, Joe Biden, dan putranya, Hunter.

Sondland mengatakan ia prihatin presiden mendelegasikan tanggung jawab kebijakan luar negeri pada Giuliani. Menurutnya, hal itu seharusnya merupakan tugas Departemen Luar Negeri. Tetapi ia tetap mengikuti instruksi Trump tersebut.

Sondland bersikeras bahwa ia tidak memainkan peran dalam mendorong penyelidikan terhadap Joe Biden dan putranya, dengan mengatakan kepada Kongres bahwa ia menilai tidak pantas mengundang negara asing melakukan penyelidikan kriminal untuk mempengaruhi pemilihan presiden Amerika.

Pernyataan duta besar ini adalah yang terbaru dalam serangkaian pernyataan saksi-saksi, yang diwawancarai secara tertutup oleh tiga komite DPR yang melangsungkan penyelidikan pemakzulan. Sondland merupakan salah seorang dari beberapa pejabat yang saat ini masih menjabat dan mantan pejabat pemerintahan Trump yang memberikan informasi baru. Dia juga mengungkap dengan rinci keprihatinan para diplomat tentang upaya Trump dan Giuliani untuk mempengaruhi Ukraina.

Pejabat sementara Kepala Staf Gedung Putih Mick Mulvaney membela keterlibatan Giuliani dalam kebijakan luar negeri dengan mengatakan, “hal itu merupakan keputusan presiden.”

Jika ada orang yang tidak menyukainya, tambah Mulvaney, “hal itu tidak ilegal, tidak dapat dimakzulkan. Presiden dapat menugaskan siapa pun yang ia inginkan.”

Sumber: Washington, D.C.

Editor: tom.