HETANEWS

Temui Jalan Buntu, Bawaslu Berencana Melapor Ke Mendagri

Walikota Hefriansyah dan Syafii Siregar [pakai peci]

Siantar, hetanews.com - Pengajuan anggaran Pilkada 2020 oleh Bawaslu ke Pemko Pematangsiantar menemui jalan buntu. Akibatnya NPHD tak jadi ditandatangani. Bawaslu berencana melapor ke Mendagri. 

Ketua Bawaslu Pematangsiantar, M Syafii Siregar mengaku sudah berulang kali berkordinasi dengan Walikota Hefriansyah dan Ketua TAPD [Tim Anggaran Pemerintah Daerah], Masni.

Namun upaya tersebut menemui jalan buntu. Pemko Siantar bertahan dengan budget Rp. 5 Miliar untuk anggaran Bawaslu. Sementara, kata Syafii, Bawaslu butuh dana Rp 8,5 Miliar untuk kebutuhan anggaran Pilkada selama 1 tahun.

Baca juga: Ini Alasan Bawaslu Siantar Belum Menandatangani NPHD

"Keinginan dari pada pemko masih di posisi lima [ Rp 5 M]. Harapan kita kan, minimal Rp 8,5 Miliar. Jadi maksudnya hari ini melapor ke Mendagri," kata Syafii ditemui usai pelantikan Pimpinan DPRD Siantar, Selasa (15/10/2019).

Disinggung mengenai sanksi yang akan diterima Pemko Siantar dari Kemendagri jika tidak menyetujui pengajuan anggaran tersebut, Syafii mengatakan sanksi adalah kewenangan Kemendagri.

"Kita gak tau, itu kewenangan Kemendagri. Mereka yang tau sanksinya. Kita belum tahu," ungkapnya.

Walikota Hefriasnyah yang ditemui dilokasi yang sama enggan memberikan penjelasan. Hendak diwawancarai awak media, Hefriansyah tampak berjalan cepat seraya keluar dari gedung Harungguon Bolon menuju mobil dinasnya.

Meski begitu, orang nomor satu di Kota Pematangsiantar ini bilang," kenapa lagi, belum?," kata Hefriansyah saat ditanyai mengenai pengajuan anggaran Bawaslu tersebut.

"Pokoknya Pilkada Kota Pematangsiantar jalan," katanya seraya masuk ke dalam mobil dinasnya dan melaju meninggalkan awak media yang masih menyimpan banyak pertanyaan.

Baca juga: TAPD Konsultasi Terkait Anggaran Bawaslu

Penulis: gee. Editor: edo.