HETANEWS

Prabowo dan Paloh Sepakat Amandemen Menyeluruh UUD 1945, Zulhas: Sulit Direalisasikan

Wakil Ketua MPR, Zulkifli Hasan (Zulhas).

Jakarta, hetanews.com - Wakil Ketua MPR, Zulkifli Hasan (Zulhas) menyebut amendemen UUD 1945 sulit dilakukan secara menyeluruh. Zulhas menyampaikan hal itu menanggapi kesepakatan politik antara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh.

"Menurut saya, untuk menyeluruh semua itu sulit karena kita sudah coba lima tahun. Nanti ini enggak setuju, ini enggak setuju, dua saja enggak setuju, ya enggak bisa jalan karena harus 3/4 ditandatangani," kata Zulhas, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (14/10/2019).

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini menjelaskan, selama lima tahun kemarin pembahasan mengenai amendemen UUD 1945 sudah dibahas. Ada sebagian yang ingin kembali seperti dahulu, sisanya mengatakan UUD 1945 sudah bagus dan tidak perlu diubah.

Seiring berjalannya waktu, Zulhas menuturkan, akhirnya ketemulah titik tengah apa yang disebut dengan amendemen terbatas. Amendemen terbatas itu kemudian menjadi muatan rekomendasi MPR sebelumnya untuk dilanjutkan pembahasannya oleh MPR periode 2019-2024.

Zulhas mengungkapkan, untuk amendemen terbatas saja tidak mudah terealisasi. Perlu ada keputusan politik dari masing-masing partai politik (parpol).

"Itu saja tidak mudah. Amendemen terbatas saja tidak mudah, belum tentu, apalagi tambah. Jadi amendemen terbatas saja sungguh-sungguh sulit juga. Kami saja lima tahun sudah bolak-balik silaturahim ke partai-partai dan sebagainya," tuturnya.

Zulhas menilai amendemen secara menyuluruh perlu dilakukan. Namun, tidak dilakukan dalam waktu dekat ini. "Jadi saya kira menyeluruh itu bagus, tapi pada saatnya momentumnya, enggak tahu kapan. Nah, sekarang ini terbatas itu berhasil saja sudah luar biasa," kata Zulhas.

Sebelumnya, Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto membuat kesepakatan politik dengan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh. Salah satunya, mengusulkan agar amandemen UUD 1945 dilakukan secara menyeluruh.

Kesepakatan tersebut dibacakan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai NasDem Johnny G Plate setelah kedua pimpinan parpol tersebut menggelar pertemuan secara tertutup.

"Kedua pemimpin partai politik sepakat bahwa amandemen UUD 1945 sebaiknya bersifat menyeluruh yang menyangkut kebutuhan tata kelola negara, sehubungan dengan tantangan kekinian dan masa depan kehidupan berbangsa yang lebih baik," kata Plate di Kediaman Paloh, Jalan Permata Berlian, Kebayoran Lama, Jakarta, Minggu (13/10/2019).

sumber: inews.id

Editor: sella.