HETANEWS

Angdes Dilarang Masuk Kota, Penumpang Asal Simalungun Terdampak

Angkutan yang ngetem di seputaran Pasar Horas, Rabu 3 Oktober 2018.

Siantar, hetanews.com - Angkutan pedesaan dilarang melintas di inti kota Pematangsiantar. Penerapan aturan itu sudah diberlakukan dalam dua pekan ini. Organda meminta instansi terkait supaya mempertimbangkan aturan berdasarkan pelbagai aspek.

Penerapan aturan tersebut setelah disepakati oleh Dinas Perhubungan [Dishub] dan Satlantas Polres Pematangsiantar. Melalui surat edaran Dishub ke pengusaha jasa angkutan, Angdes [Angkutan Pedesaan] tidak diperbolehkan masuk ke ini kota, khususnya di Jalan Sutomo- Merdeka Pematangsiantar.

Masih dalam penerapan aturan, Angdes yang membawa penumpang akan diarahkan lewat beberapa rute, termasuk untuk pemberhentian penumpang dititik-titik yang telah ditentukan.

Selain penumpang yang datang dari luar kota ikut terdampak atas aturan tersebut, DPC Organisasi Angkutan Darat [Organda] Simalungun juga mengalami keluhan yang serupa.

Oraganda akhirnya memfasilitasi pertemuan dengan Dishub Pematangsiantar beserta Satlantas Polres Pematangsiantar di Siantar Hotel, Kamis, (10/10/2019) sore. Meski begitu, belum ada kesimpulan atas permohonan yang disampaikan Organda.

Ketua DPC Organda Simalungun, Timbul Jaya Sibarani menjelaskan, permohonan mereka bukan semata-mata didasari menurunnya jumlah penumpang Angdes. 

Meski penerapan aturan tersebut upaya dalam mengurai kemacetan, tapi menurut Timbul, hal seperti itu perlu pertimbangan dan penilain dari berbagai aspek.

Salah satunya, kata dia, warga Simalungun yang datang ke Kota Pematangsiantar otomatis akan melakukan transit. Itu yang mengakibatkan penumpang Angdes mengalami banyak hambatan. 

"Coba bayangkan, Anak SMA yang bersekolah di Siantar harus turun dia di simpang dua, atau sawit perbatasan. Itu pun kalau terus ada angkutan melayani ke Sekolahnya. Selain dia butuh biaya [ongkos] dua kali, kan berpotensi terlambat masuk sekolah," kata Timbul usai ditemui usai pertemuan.

Menurut Sibarani, kejadian seperti itu adalah salah satu aspek kemanusian yang harus dipertimbangkan. Selain pelajar, Timbul juga melihat dampak penerapan aturan itu berimbas kepada warga Simalungun khususnya pedagang yang berjualan di Kota Pematangsiantar.

"Demikian juga pegawai. Demikian juga pedagang, kan. Bayangkanlah membawa [setandan] pisang dari Simalungun, mau dijual ke Siantar. Dengan transit, pindah itu. Ini kan sudah rawan, rusak hasil bumi yang mau dijual," ucapnya menambahkan.

Jumanter Pangaribuan, selaku Korsatpel Terminal Tanjung Pinggir yang turut hadir dalam pertemuan, mengakui adanya penerapan aturan tersebut. Jalan Sutomo-Merdeka yang letaknya di inti kota, menurutnya perlu pengaturan khusus. 

Selain mengurangi kepadatan angkutan desa, sisi Jalan Sutomo-Merdeka yang dilapisi parkir, juga menjadi faktor penyebab macet dan bertambahnya volume kendaraan. Lain lagi, kata dia, aturan laju kendaraan yang belum diberlakukan di ruas jalan tersebut. 

Meski adanya penerapan aturan tersebut, Jumanter menilai perlu Angdes tetap masuk ke inti kota, setelah dimuat dalam aturan tertentu.

"Yang penting dibuat jadwal, [Misalnya] satu perusahaan angkutan 3 yang bisa untuk melalui Jalan Sutomo-Merdeka. Diatur, agar jangan padat. Karena selama ini, semua Armada menuju kesana semua," kata Jumanter. 

Hingga berita ini dimuat, Kadishub Pematangsiantar, Esron Sinaga, belum memberikan penjelasan. Dalam pertemuan yang difasilitasi Organda, Esron berhalangan hadir. Mewakili dirinya, hadir Kabid Hubungan Darat, Abidin Damanik. 

"Langsung saja [konfirmasi] ke pimpinan. Nanti salah -salah ngomong, kan mendahului pimpinan nanti," ucap Abidin saat ditemui diruang kerjanya, Kamis Siang. 

Baca juga: Razia Gabungan Polisi-Dishub 'Kandangkan' 7 Mopen di Siantar

Penulis: gee. Editor: edo.
Komentar 2
  • Fian Stanley Siahaan
    ada ada saja cara buat nyengsarakan masyarakat,.. bukannya cari cara bikin perbaikan system malah bikin keplintir,.. ayo dong bikin flyover kek atau ganjil genap kek, kan banyak cara yg efektif utk diterapkan. Kota siantar ini kan sbg pusat dari berbagai daerah sekitarnya untuk bertransaksi ekonomi, klw dilakukan pembatasan sprti itu kan bisa mengakibatkan kemunduran ekonomi daerah siantar.. mikir dong ah,..
  • Andres
    saya setuju dengan lae Fian,
    disiantar yang perlu di bina itu parkiran sama loket angkot yang di pajak horas,
    bukan malah menghambat angdes yang dari desa langsung menuju pusat perbelanjaan