HETANEWS

Jokowi Teken Perpres, Presiden Pidato di Dalam dan Luar Negeri Wajib Pakai Bahasa Indonesia

Presiden Jokowi menandatangani Perpres 16/2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia

Jakarta, hetanews.com - Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia. Perpres ini mewajibkan pejabat negara termasuk Presiden dan Wakil Presiden menggunakan Bahasa Indonesia saat berpidato di dalam dan luar negeri.

Perpres ditandatangani pada 30 September 2019. Pertimbangan terbitnya Perpres ini karena dalam pidato resmi Presiden dan atau Wakil Presiden serta pejabat negara lainnya belum mengatur penggunaaan Bahasa Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Karena itu, pemerintah memandang perlu menetapkan Perpres tentang Penggunaan Bahasa Indonesia.

"Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam pidato resmi Presiden, Wakil Presiden, dan pejabat negara yang lain yang disampaikan di dalam atau di luar negeri," bunyi Pasal 5 Perpres ini dikutip dari laman resmi Setkab, Rabu (9/10/2019).

Kewajiban menggunakan Bahasa Indonesia saat berpidato di luar negeri itu ditujukan kepada ketua, wakil ketua, dan anggota MPR; ketua, wakil ketua, dan anggota DPR; ketua, wakil ketua, dan anggota DPD; ketua, wakil ketua, ketua muda, dan hakim agung pada Mahkamah Agung juga ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan peradilan kecuali hakim ad hoc; serta ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi.

Tidak hanya itu, kewajiban ini juga meliputi ketua, wakil ketua, dan anggota BPK; ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial; ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Pemberantasan Korupsi; menteri dan jabatan setingkat menteri; dan kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai duta besar luar biasa dan berkuasa penuh.

Kemudian, gubernur dan wakil gubernur; bupati/wali kota dan wakil bupati/wali kota; dan pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang.

Presiden Jokowi bertemu PM Singapura Lee Hsien Loong di Singapura

Perpres juga menegaskan, penyampaian pidato resmi Presiden atau Wakil Presiden pada forum nasional dan forum internasional yang diselenggarakan di dalam negeri dilakukan dengan menggunakan Bahasa Indonesia.

Pidato resmi sebagaimana dimaksud tersebut disampaikan dalam forum resmi yang diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, organisasi internasional, atau negara penerima.

Pasal 18 menyatakan, penyampaian pidato resmi Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dapat disertai dengan atau didampingi oleh penerjemah.

”Dalam hal diperlukan untuk memperjelas dan mempertegas yang ingin disampaikan, menurut perpres ini, Presiden dan atau Wakil Presiden dapat menyampaikan isi pidato sebagaimana dimaksud secara lisan dalam bahasa asing dan diikuti dengan transkrip pidato dalam Bahasa Indonesia.”

Sebagai asas keseimbangan dan keadilan, Pemerintah Indonesia juga memberikan perlakuan yang sama dalam penggunaan bahasa terhadap kepala negara atau kepala pemerintahan, wakil kepala negara atau wakil kepala pemerintahan, sekretaris jenderal Perserikatan Bangsa Bangsa, dan/atau pimpinan tertinggi organisasi internasional yang melakukan kunjungan resmi ke Indonesia berdasarkan asas kedaulatan negara, asas resiprositas, dan kebiasaan internasional. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 9.

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2010 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Pidato Resmi Presiden dan/atau Wakil Presiden serta Pejabat Negara Lainnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Presiden 16/2019 mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yakni 30 September 2019. Perpres ini menggantikan Perpres 16/2010 yang diterbitkan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Menurut perpres ini, Presiden dan/atau Wakil Presiden dan pejabat negara yang lain menyampaikan pidato resmi dalam Bahasa Indonesia pada forum nasional paling sedikit meliputi: upacara kenegaraan, upacara perayaan 17 Agustus dan hari besar nasional yang lain, dan upacara resmi dalam sidang lembaga tinggi negara.

Kemudian, penyampaian rencana anggaran pendapatan dan belanja negara atau rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah, rapat kerja pemerintah atau lembaga tinggi negara, dan forum nasional lain yang menunjang pada tujuan penggunaan Bahasa Indonesia.

"Dalam hal diperlukan untuk memperjelas pemahaman tentang makna pidato, pidato resmi Presiden dan/atau Wakil Presiden, dan pejabat negara yang lain yang disampaikan dalam Bahasa Indonesia dapat memuat Bahasa Asing," bunyi Pasal 15 Perpres ini.

Pidato Resmi di Luar Negeri dalam perpres ini menyebutkan, penyampaian pidato resmi Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam pada forum yang diselenggarakan di luar negeri dilakukan dengan menggunakan Bahasa Indonesia.

sumber: inews.id

Editor: sella.

Ikuti Heta News di Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, dan Google News untuk selalu mendapatkan info terbaru.