HETANEWS

Pedagang Bersurat Ke DPRD, Tolak PDPAUS Mengelola Pasar Hongkong

Pertemuan direksi PDPAUS dengan pedagang Pasar Hongkong, Kamis 29 September 2019.

Siantar, hetanews.com - Persatuan Pedagang Pasar Hongkong [P3H] bersurat ke pimpinan DPRD Pematangsiantar. Melalui surat tertanggal 2 Oktober 2019 itu, P3H menolak pasar Hongkong dikelola oleh PDPAUS, Rabu (9/10/2019).

Penolakan pedagang P3H berawal dari kebijakan direksi yang mengeluarkan SK No: 900/06/SK-PAUS/VII/2019. Dimana direksi menaikkan tarif kios dan lapak pedagang. 

Kebijakan itu muncul ditengah rencana revitalisasi pasar Hongkong oleh direksi Perusahaan Daerah Pembangunan Aneka Usaha [PD PAUS]. 

Sebelum dilakukan revitalisasi, yang dana pembangunan bersumber dari penyertaan modal, direksi mengeluarkan kebijakan kenaikan tarif dan penataan bagi penyewa kios.

Pedagang menilai kenaikan tarif yang dibuat direksi terlalu tinggi. Menurut mereka, tarif kios dan lapak pedagang harus disamakan dengan kios di pasar Horas yang dikelola PDPHJ [Perusahaan Daerah Pasar Horas Jaya].


Baca juga: PDPAUS Kelola Pasar Hongkong, Ini Besaran Tarif yang Disosialisasi Ke Pedagang

Meski direksi sudah beberapa kali melakukan pertemuan dengan para pedagang pasar Hongkong, keputusan direksi untuk menaikkan tarif tetap ditolak oleh pedagang. 

Dengan itu, P3H akhirnya menyurati pimpinan DPRD dan meminta Walikota Pematangsiantar untuk mengakomodir permintaan mereka.

"Masa bisa angka [tarif] yang dikeluarkan PDPAUS terlampau tinggi dibanding PD pasar [PDPHJ]. Kami kan juga sudah tanyakan sama PD Pasar berapa sebenarnya angka untuk per kios. Masa mereka sesama perusahaan daerah ga kordinasi," ucap Ketua P3H, Amir Hamzah Harahap

Menurut Amir, jika direksi PDPAUS tetap tidak menurunkan harga per kios sesuai dengan tarif kios di pasar Horas, P3H dengan tegas menolak PDPAUS mengelola pasar Hongkong. 

"Dalam rapat-rapat sebelumnya kita pernah menanyakan dasar hukum kenaikan tarif itu. Tapi mereka [direksi] bilang di rapat itu, berapa seharusnya turun harga. Kita gak mau. Jelas-jelas dulu dasar hukumnya apa," ucapnya.

Baca juga: Pedagang Keluar saat Rapat dengan Direksi PD PAUS, Tarif Kios dirasa Terlalu Mahal

Dia menambahkan sebaiknya Pasar Hongkong dikelola oleh PDPHJ. Sebab kata Amir menuturkan, semula pasar Hongkong dikelola oleh Dinas Pasar yang kini berganti menjadi PDPHJ. 

"Dari awalnya pasar Hongkong ini dikelola Dinas Pasar, tapi kenapa bisa dikelola PDPAUS. Masa dengan bangunan yang lama dilakukan kenaikan tarif," tukasnya.

Hingga berita ini dimuat, Benhart Hutabarat selaku Dirut PDPAUS belum berhasil dikonfirmasi mengenai penolakan pedagang dan dasar kenaikan tarif tersebut.

Baca juga: Nasib 270 Pegawai PD-PAUS ditangan Dirut Benhard Hutabarat

Penulis: gee. Editor: edo.