HETANEWS

Perkara Grab, Hotman Paris Minta Tak Dilanjutkan

Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) kembali menggelar sidang dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PT Solusi Transportasi Indonesia (Grab) dan PT Teknologi Pengangkutan Indonesia (TPI) terkait jasa angkutan umum, Jakarta, 8 Oktober 2019. ( Foto: BeritaSatu Photo / Herman )

Jakarta, hetanews.com - Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) kembali menggelar sidang dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PT Solusi Transportasi Indonesia (Grab) dan PT Teknologi Pengangkutan Indonesia (TPI) terkait jasa angkutan umum. Sidang dengan agenda pembacaan tanggapan dari terlapor ini disampaikan oleh Hotman Paris Hutapea selaku kuasa hukum dari Grab dan TPI.

Dalam sidang kali ini, Hotman salah satunya mempersoalkan saksi yang dipilih investigator KPPU, di mana lima orang saksi dalam perkara ini ternyata sedang dalam proses hukum karena tidak mengembalikan mobil sewaan dari TPI sampai batas waktu yang sudah disepakati.

“Lima pengemudi ini disewakan mobil oleh PT TPI, tapi mobilnya tidak dikembalikan. Mereka sudah diadukan ke pihak kepolisian dan sekarang ini sedang dalam proses penyidikan di Polda. Anehnya, justru kelima mantan pengemudi dari grup TPI ini yang dijadikan saksi oleh tim investigator KPPU,” kata Hotman Paris usai sidang lanjutan di gedung KPPU Jakarta, Selasa (8/10/2019).

Menurut Hotman, kasus antara Grab dan TPI ini juga tidak layak dipermasalahkan oleh KPPU karena tak ada yang dilanggar dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Karenanya, Hotman meminta majelis hakim menolak seluruh tuduhan investigator KPPU dan tak melanjutkan sidang perkara tersebut.

Kalau pun ada mitra driver yang merasa keberatan dengan sistem yang dijalankan Grab dan TPI, mitra tersebut bisa menggugat secara perdata dan ini bukan menjadi ranah KPPU.

Soal dugaan tim investigator KPPU bahwa ada afiliasi antara Grab dan PT TPI, sehingga kemudian para mitra driver anggota TPI lebih mendapatkan prioritas pesanan yang akhirnya merugikan driver non-TPI, ditegaskan Hotman bahwa prioritas order akan didapatkan berdasarkan performa driver tersebut.

“Kalau pun misalnya ada hubungan, kalau saya punya perusahaan taksi, lalu saya juga punya perusahaan transportasi online, salahnya di mana? Kalau kemudian saya memakai aplikasi dari grup perusahaan saya, di mana pelanggaraannya? Itu kan sah-sah saja. Soal prioritas, contohnya saja di pesawat, ada business class dan ada ekonomi. Di Grab sendiri, kalau dia sudah mencapai kelas tertentu, namanya Elite Plus, tentu dia akan diprioritaskan. Diskriminasi itu kalau kualifikasinya sama tetapi dianaktirikan. Kalau ini kan memang ada kualifikasinya untuk bisa mendapatan prioritas. Misalnya untuk bisa jadi elite plus harus sudah lebih dari 100 trip, pelayanannya sangat baik, dan tidak pernah menolak orderan atau melakukan penipuan. Jadi wajar lah kalau kualifikasinya sudah sangat terpuji kemudian diprioritaskan. Ini juga berlaku bukan hanya untuk driver TPI, tetapi untuk semua driver yang tergabung di Grab,” tegas Hotman.

Sumber: BERITA SATU

Editor: tom.