HETANEWS

10 Kemungkinan Terburuk Jika Jokowi Tak Terbitkan Perppu KPK

ICW mendesak Presiden Jokowi segera menerbitkan Perppu KPK.

Jakarta, hetanews.com - Desakan terus berdatangan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera menerbitkan Perppu KPK. Menurut Indonesia Corruption Watch (ICW), ada 10 kemungkinan terburuk jika Jokowi tak menerbitkan Perppu KPK.

"ICW memandang bahwa Presiden Joko Widodo mesti cepat mengambil keputusan untuk menerbitkan Perppu. Selain itu juga ada beberapa konsekuensi logis jika kebijakan pengeluaran Perppu ini tidak segera diakomodir oleh Presiden," kata peneliti ICW Kurnia Ramadhan saat dihubungi melalui pesan singkat, Selasa (8/10/2019).

Sepuluh kemungkinan terburuk itu adalah:

1. Penindakan Korupsi akan Melambat

Kurnia menjelaskan dampak dari pengesahan RUU KPK No. 30 Tahun 2002 adalah tindakan projusticia yang diprediksi akan dihambat karena harus melalui persetujuan dari Dewan Pengawas.

Dewan pengawas dinilai menghambat dalam proses penyitaan, penggeledahan, dan penyadapan. Adanya Dewan Pengawas juga menjadi salah satu sorotan kritik dari RUU KPK.

2. KPK Tidak Lagi Menjadi Lembaga Negara Independen

Berdasarkan Pasal 3 UU KPK yang baru menyebutkan KPK merupakan lembaga penegak hukum yang independen. Namun, dengan disahkannya RUU KPK maka lembaga antirasuah itu tidak lagi menjadi lembaga yang independen. Diketahui juga nantinya pegawai KPK akan berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).

3. Menambah Daftar Panjang Pelemahan KPK

Sepanjang lima tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla berbagai pelemahan terhadap KPK telah terjadi. IDW mencatat ada sejumlah tindak penyerangan terhadap pegawai KPK maupun pimpinan.

4. Presiden Dinilai Ingkar Janji pada “NawaCita”

ICW menerangkan, dalam NawaCita ke-4 disebutkan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. Namun, dengan berlakunya RUU KPK, ICW menilai, maka NawaCita hanya sebagai cita-cita yang utopis.

5. Indeks Persepsi Korupsi Dikhawatirkan akan Menurun Drastis

"Salah satu penilaian dalam menentukan IPK adalah sektor penegakan hukum. Sederhananya, bagaimana mungkin IPK Indonesia akan meningkat jika sektor penegakan hukum – khususnya tindak pidana korupsi – yang selama ini ditangani KPK justru bermasalah dikarenakan UU-nya telah dilakukan perubahan," beber Kurnia.

6. Iklim Investasi akan Terhambat

ICW menilai apabila tidak diterbitkannya Perppu KPK maka tidak adanya kepastian hukum bagi para investor. Hal utama yang menjadi landasan untuk menciptakan iklim investasi yang sehat adalah kepastian hukum.

"Jika KPK dilemahkan secara sistematis seperti ini, bagaimana mungkin Indonesia bisa memastikan para investor akan tertarik menanamkan modalnya di saat maraknya praktik korupsi," ujar Kurnia.

7. Dinilai Mengabaikan Amanat Reformasi

ICW memprediksi akan mustahil mewujudkan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme berdasarkan konsistensi dari Undang-undang Tipikor. ICW menilai saat ini ada penggambaran grand design dari DPR dan pemerintah untuk memperlemah lembaga antikorupsi Indonesia melalui revisi UU KPK.

8. Hilangnya Kepercayaan Masyarakat pada Pemerintah

Dalam Pemilu 2019 KPU mencatat Jokowi setidaknya memperoleh 85 juta suara untuk menjadikannya kembali duduk di kursi Presiden. Dalam janji politiknya Jokowi berkomitmen turut memberantas koripsi.

Menurut ICW, menjadi hal yang wajar apabila pemilih Jokowi berharap akan realisasi yang jelas untuk menguatkan KPK. Apabila Perppu tidak diterbitkan, maka Presiden dan Pemerintah kemungkinan tidak akan dipercaya masyarakat.

9. Citra Indonesia akan Buruk di Dunia Internasional

United Convention Against Corruption (UNCAC) telah mengeluarkan sikap terkait dengan pelemahan KPK. Lembaga ini menilai revisi UU KPK akan mengancam prinsip independensi KPK dan bertolak belakang dengan mandat dalam Pasal 6 jo Pasal 36 UNCAC.

Pasal itu menyebutkan, mengharuskan setiap negara untuk memastikan keberadaan badan antikorupsi yang khusus dalam mencegah dan memberantas korupsi melalui penegakan hukum.

10. Menghambat Pencapaian Program Pemerintah

Banyaknya celah-celah tindak pidana koripsi di sejumlah sektor seperti infrastruktur maupun mengadaan barang dan jasa. Menurut ICW, seharusnya disikapi serius pemerintah dengan menguatkan KPK.

Setiap penyelenggaraan program tersebut dapat diikuti dengan penindakan jika ada pihak-pihak yang ingin menyelewengkan dana yang pada akhirnya akan berakibat menghambat berbagai capaian penting.

sumber: inews.id

Editor: sella.