HETANEWS

TAPD Konsultasi Terkait Anggaran Bawaslu

Siantar, hetanews.com - Tim Anggaran Pemerintah Daerah [TAPD] Kota Pematangsiantar berkonsultasi ke pemerintah pusat. Konsultasi menyangkut anggaran Pilkada 2020 yang diajukan Bawaslu Pematangsiantar.

Bawaslu dan Pemko Pematangsiantar belum menandatangani Nota Perjanjian Hibah Daerah [NPHD] untuk penyelenggaraan Pilkada Pematangsiantar 2020. 

Bawaslu mengajukan anggaran untuk Pilkada Pematangsiantar sebesar Rp.16 Miliar. Pemko belum menyetujui anggaran yang diajukan Bawaslu, dan kemudian melakukan konsultasi ke pemerintah pusat.

"TAPD masih di Jakarta berkonsultasi. Mereka di panggil ke Jakarta. Nanti setelah mereka pulang lah kita lihat hasilnya," kata Plh Sekda Kusdianto, saat dihubungi Senin (7/10/2019).

Baca juga: Pemko Siantar 'Menekan' Pengajuan Anggaran Pilkada 2020 Oleh KPU dan Bawaslu

Diketahui, Pemko Pematangsiantar tidak memenuhi anggaran yang diajukan Bawaslu senilai Rp16 Miliar. Pemko hanya menyetujui Rp4,4 Miliar dari anggaran yang diajukan tersebut.

Ketua Bawaslu M Syafii Siregar membenarkan saat ini TAPD tengah berkonsultasi mengenai hal tersebut.  "Belum ada penandatanganan NPHD. TAPD saat ini sedang berkonsultasi di Jakarta," ungkapnya.

Baca juga: Penandatangan NPHD dilaksanakan Malam, Anggaran Pilkada Untuk KPU Siantar Rp 21 Miliar

Seperti yang dikatakan Syafii sebelumnya, Pemko Pematangsiantar tidak memiliki anggaran yang cukup untuk merealisasikan anggaran yang diajukan Bawaslu tersebut.

Pihaknya pun melakukan koordinasi dengan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara (Sumut). Bawaslu Provinsi menyarankan agar tetap dilakukan komunikasi ke Pemko Pematangsiantar.

"Sekali lagi, anggaran sebesar itu tidak cukup. Kita lihat saja, kita masih terus koordinasi sampai ada solusinya,"pungkasnya.

Baca juga: Ini Alasan Bawaslu Siantar Belum Menandatangani NPHD

Penulis: gee. Editor: edo.