HETANEWS

PPP Minta UU KPK Tak Direcoki

Wasekjen PPP Bidang Hukum Ade Irfan Pulungan - Medcom.id/Cindy.

Jakarta, hetanews.com - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) meminta semua pihak untuk tidak merecoki Undang-Undang (UU) KPK baru. Terlebih, indikasi pelemahan KPK belum bisa disimpulkan jika UU itu belum berjalan.

"Apa benar ada indikasi melemahkan KPK? Belum tahu kok. Bagaimana bisa kita menyatakan demikian, revisinya saja belum bisa berlaku," kataWasekjen PPP Bidang Hukum Ade Irfan Pulungandi D'consulate Lounge, Jakarta Pusat, Sabtu, 5 Oktober 2019.

 
Ade menilai desakan publik tidak bisa menjadi acuan Presiden Joko Widodo untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) KPK. Sebab, masih ada masyarakat yang mendukung RUU KPK.

"Parameter kegentingan itu apa? Negara kita biasa-biasa saja, rakyat biasa-biasa saja. Kalau ada aspirasi, saya pikir wajar dalam negara demokrasi," kata Ade.

 
PPP tegas menolak adanya Perppu KPK. Menurutnya, ada cara lain untuk menjawab aspirasi publik seperti judicial review dan legislative review.

 
"Dulukan saja judicial review, gunakan hak konstitusi yang ada dulu. Bisa juga ajukan ke parlemen untuk adakan legislative review. Supaya bisa mendesak parlemen, mengkaji ulang poin-poin bermasalah di RUU KPK," pungkas Ade.

 
Jokowi mulai melunak soal penerbitan perppu atas UU KPK yang baru disahkan DPR. Jokowi mempertimbangkan mengeluarkan Perppu usai menerima masukan dari tokoh bangsa.

 
Pemerintah sempat bersikeras tak akan menerbitkan Perppu terkait UU baru KPK. Di sisi lain, publik mendesak pemerintah menerbitkan Perppu karena revisi dinilai melemahkan Lembaga Antirasuah.

Sumber: medcom.id
 

Editor: tom.