HETANEWS

Perppu KPK Jadi Uji Kenegarawan Jokowi: Pilih Rakyat atau Elite Partai

Suasana saat acara Polemik di D'Counsulate, Jakarta, Sabtu (5/10).

Jakarta, hetanews.com - Masyarakat semakin kencang mendesak Presiden Jokowi mengeluarkan Perppu untuk menganulir UU KPK yang telah diketok oleh DPR. Desakan ini ditunjukkan dengan rentetan demo yang dilakukan mahasiswa dan aliansi masyarakat.

Ketua YLBHI Asfinawati menilai desakan penerbitan Perppu KPK menjadi uji kenegarawanan bagi Jokowi. Sebab, masyarakat luas dengan lantang menyatakan menolak UU KPK hasil revisi.

Jokowi menurutnya harus mempertimbangkan suara rakyat dibandingkan suara partai politik.

"Jangan sampai negara kita mundur ke belakang sebelum 1998, dan juga kita bertempur, seolah-olah, tapi hanya kepentingan segelintir partai dan di partai itu segelintir elitenya. Ini pertarungan, ini perdebatan yang tidak penting dan tidak pantas. Ribuan, puluhan, ratusan ribu orang, melawan segelintir orang elite partai," ujar Asfinawati dalam diskusi Polemik di D'Counsulate, Jakarta, Sabtu (5/10).

Jokowi, kata dia, seharusnya tak perlu bimbang mengeluarkan Perppu KPK karena tidak direstui partai. Menurut dia, Jokowi seharusnya percaya dengan dukungan rakyat yang telah memilihnya.

Keputusan mengeluarkan Perppu KPK atau tidak, juga dianggap menjadi ujian kenegarawanan Jokowi selaku presiden. Sebab, rakyat jelas mendorong penerbitan Perppu KPK, sementara elite partai jelas menolaknya.

"Jadi ini benar-benar diuji kenegarawanan Presiden, apakah dia mendengarkan rakyat atau mendengarkan elite politik. Harus diingat, presiden dipilih oleh rakyat, dia bukan mandataris MPR," tuturnya.

Menurutnya, jika UU KPK hasil revisi benar dijalankan, tak menutup kemungkinan KPK akan shut down sesaat. Karena beberapa harus ada penyesuaian untuk menerapkan UU KPK hasil revisi. Salah satunya mengubah status pegawai KPK menjadi ASN.

"Jadi begitu dia diberlakukan, karena tidak ada ketentuan peralihan, maka seluruh pasalnya berlaku, maka KPK akan shut down, tidak bisa dijalankan karena semua orang-orangnya harus mengikuti ketentuan ASN," pungkasnya.

sumber: kumparan.com

Editor: sella.