HETANEWS

TPL: Penyadapan Pinus di Hutan Konsesi Dipastikan Ilegal

Pohon pinus yang disadap di lahan konsesi hutan Pollung (Foto/Rachmat Tinton)

Toba Samosir, hetanews.com - PT Toba Pulp Lestari (TPL) Tbk, tidak punya wewenang dalam menerbitkan izin penyadapan getah pinus.

Maraknya kasus penyadapan getah pinus, akhir-akhir ini di wilayah konsesi Kecamatan Pollung, Humbang Hasundutan (Humbahas) dan di Tele, Kabupaten Samosir, sampai saat ini dipastikan masih ilegal.

Demikian disampaikan Juru Bicara PT TPL, Juliandri Hutabarat, saat dikonfirmasi wartawan, di kompleks pabrik mereka, di Kecamatan Parmaksian, Kabupaten Toba Samosir (Tobasa), Kamis (26/9/2019) lalu.

Dia mengaku, akibat maraknya aksi penyadapan getah pinus, di beberapa kawasan di hutan konsesi, hal itu menjadi dilema, apabila hendak ditertibkan atau bahkan dihentikan.

Dalam kasus penyadapan getah pinus dan penebangan hutan secara ilegal, pihaknya mengaku hanya mendapatkan dampak kerusakan lingkungan, tanpa ada keuntungan secara komersial.

Sambung Juliandri, terkait masalah kerusakan hutan akibat penebangan dan penyadapan getah pinus, sudah melaporkannya ke UPT KPH Wilayah XIII Doloksanggul.

Hal itu dilakukan agar dinas plat merah tersebut segera mengambil tindakan tegas terhadap aksi perusakan hutan sejak beberapa  tahun lalu, namun hingga kini belum ada tanggapan.

"Kami selaku pihak TPL sudah melaporkan hal itu ke pihak KPH terus berkordinasi akan penertiban penyadan getah pinus " kata Juliandri.

Seperi diberitakan sebelumnya, beberapa kawasan hutan pinus, di Pollung seperti Parsingguran, Tele, dan Sabulan, aksi penyadapan getah pinus marak terjadi.

Kawasan hutan masyarakat, juga tidak luput dari aksi perusakan secara brutal. Sehingga dikhawatirkan, kelestarian ekosistem hutan  akan punah dalam beberapa tahun kedepan.

Sebelumnya, Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) wilayah XIII Dinas Kehutanan Provinsi  Sumatera Utara, di Doloksanggul, Benhard Purba,  mengakui kalau aktivitas penyadapan getah pinus tersebut memang ilegal.

Namun ironisnya, saat itu, Benhard mengaku, tidak punya wewenang dalam  melakukan pengamanan  karena kawasan masih hutan berada di konsesi TPL.

Kasubbag Humas Polres Humbahas, Aiptu S Purba, saat dikonfirmasi via selular, terkait penyadapan getah pinus tersebut, Jumat (27/9/2019), mengatakan, kalau ranah tersebut wewenangnya masih ada di KPH XIII.

"Dan jika sudah ada  nanti pidana di situ berdasarkan laporan mereka (KPH XIII), barulah kita dari Polres menanganinya,"ujar Purba singkat.

Penulis: rachmat. Editor: gun.

Gunakan tombol di bawah untuk membagikan artikel ini!