Siantar, hetanews.com - Para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Siantar, setuju dengan delapan poin yang diberikan oleh para mahasiswa Siantar-Simalungun, yang unjuk rasa, di Jalan H Adam Malik, Kamis (26/9/2019).

Adapun depalan poin yang ditujukan kepada anggota dewan maupun Wali Kota Siantar, berupa pasal ngawur, laksanakan refomasi agraria, sahkan RUU PKS, usut tuntas pelanggaran HAM, RUU Ketenagakerjaan, hentikan seluruh tindakan reprensif dan tarik seluruh kekuatan militer di Papua, keluarkan Perpu KPK, dan usut tuntas pelaku perusak lingkungan.

"Semua poin yang diberikan kordinator lapangan, kesepakatan yang harus kami tindak lanjuti. Untuk itu, kami bersedia untuk menolak dan kami mendukung semua dari mahasiswa dan kami siap untuk menandatangani poin tersebut," ungkap Ketua DPRD Siantar sementara, Timbul Lingga, di depan mahasiswa Siantar-Simalungun.

Hanya saja, ketika mahasiswa mengatakan, akan melakukan unjuk rasa selama 3 hari berturut turut, Timbul meminta agar unjuk rasa tersebut cukup dilakukan satu hari saja, dengan alasan Wakil Wali Kota sudah hadir, di hadapan para mahasiswa.

"Kami akan menyampaikan aspirasi kami, dan apa yang menjadi kegelisahan kawan - kawan mahasiswa, juga menjadi kegelisahan kami. Intinya, kita sepakat dengan teman - teman mahasiswa. Kami akan tanda tangani petisi ini, menyampaikan aspirasi ini kepada pemerintah,"akhir Timbul.