HETANEWS

Korban KDRT Tidak Bisa Banding, Ini Alasannya

Ilustrasi KDRT. (Int)

Siantar, hetanews.com - Terkait korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), berinisial HAS, yang akan melakukan upaya banding atas vonis terdakwa, Patar Parulian Silalahi (39), selama 6 bulan penjara, tidak bisa dilakukan oleh korban.

Hal ini disampaikan salah satu pengamat hukum, Reinhard Sinaga, yang menyatakan, bahwa korban tidak bisa banding, dikarenakan sudah tertera menurut ketentuan pasal 1 angka 12 KUHAP.

"Dalam isi pasal 1 angka 12 KUHAP tersebut, menyatakan upaya hukum adalah hak terdakwa atau jaksa penuntut umum, untuk tidak menerima putusan pengadilan, yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang - undang ini," ungkap Reinhard Sinaga melalui via seluler, Rabu (25/9/2019), sekira pukul 19.30 WIB.

Selain itu, dia juga menyatakan, bahwa dari ketentuan tersebut, terlihat bahwa publik (korban,red) belum diberikan akses terhadap upaya hukum pidana, karena posisi korban, digantikan oleh penuntut umum/jaksa.

Baca juga: Pegawai Dinas Kominfo Siantar Divonis 6 Bulan Penjara, Korban Tak Terima

"Hal ini terjadi, karena belum diterapkannya pendekatan restorative justice dalam pemindahan di Indonesia," ucapnya.

Lanjutnya, kalau korban tidak puas, dengan tuntutan atau putusan, korban dapat menyurati aswas dan jamwas terkait tuntutan tersebut.

Dalam pemberitaan sebelumnya, terdakwa Hotma Patar Parulian Silalahi (39), divonis 6 bulan penjara oleh majelis hakim, Simon C Sitorus, di Pengadilan Negeri (PN) Siantar, Selasa (24/9/2019).

Setelah vonis dibacakan, istri terdakwa, berinisial HAS, ketika ditemui di luar ruang sidang, menyatakan akan melakukan upaya banding atas vonis yang diberikan oleh majelis hakim.

"Saya akan melakukan upaya banding atas vonis itu, jadi besok kita akan urus upaya banding kita," ungkap HAS.

Penulis: res. Editor: gun.