HETANEWS

PSHK: Butuh Desakan Masyarakat agar Jokowi Terbitkan Perppu KPK

Mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Anti Korupsi Yogyakarta melakukan unjuk rasa di depan kantor DPRD DIY, DI Yogyakarta, Kamis 12 September 2019. Aksi yang diikuti ratusan mahasiswa tersebut untuk menolak rencana Revisi Undang-Undang (UU) KPK yang diusulkan oleh DPR. ANTARA FOTO/Hendra Nurdiyansyah

Jakarta, hetanews.com - -Pusat Kajian Hukum dan Kebijakan (PSHK) menilai perlu dorongan masif dari masyarakat agar Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang komisi Pemberantasan Korupsi. Penolakan dari masyarakat diperlukan agar syarat keluarnya Perppu dapat terpenuhi berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi.

"Perppu bisa dikeluarkan berdasarkan keadaan yang memaksa, keadaan itu ditentukan secara subyektif oleh Presiden," kata peneliti PSHK Agil Oktaryal saat dihubungi, Sabtu, 21 September 2019.

Agil menuturkan MK pernah mengeluarkan putusan yang mengatur syarat keluarnya Perppu. Syarat itu, di antaranya, apabila terjadi kekosongan hukum. Syarat kedua ialah apabila terjadi suatu keadaan yang membutuhkan pembentukan UU secara cepat.

Berdasarkan syarat itu, menurut Agil butuh dorongan masif dari masyarakat Indonesia untuk menolak revisi UU KPK yang telah disahkan dalam rapat paripurna DPR 17 September lalu.

Dengan begitu, maka Presiden dapat segera mengeluarkan Perppu sebagai pengganti UU KPK yang telah diubah. "Paling tidak (Perppu itu) bisa mengembalikan seperti semula ke UU KPK yang lama," kata dia.

Sebelumnya, UU KPK mendapatkan penolakan bahkan saat masih dibahas oleh DPR. Pegiat antikorupsi, guru besar dan dosen universitas menuding revisi UU KPK dilakukan untuk melemahkan komisi antikorupsi.

Dua hari setelah UU disahkan, ratusan mahasiswa dari sejumlah universitas juga menggelar aksi demo di depan Gedung DPR pada Kamis, 19 September 2019 menolak revisi UU KPK dan pengesahan Revisi KUHP. Demo serupa terjadi di beberapa kota di Indonesia.

Sumber: TEMPO

Editor: tom.