HETANEWS

Menkumham: Kalau Tidak Diatur, Pemerintah Dituduh Setuju Perzinahan

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly (tengah) memberikan keterangan pers terkait penundaan pengesahan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Jakarta, 20 Sept. 2019. ( Foto: ANTARA )

Jakarta, hetanews.com - Menteri Hukum dan Hak Asais Manusia Yasonna Laoly mengatakan Rabcabgan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) tetap mengatur perzinahan yang hampir sama dengan pengaturan perzinahan dalam KUHP yang berlaku sekarang ini. Meskipun, kata Yasonna, terdepat sejumlah perbedaan pengaturan.

"Nanti kalau kita tidak atur dikatakan lagi, pemerintah atau Menkumham menyetujui perzinahan, kalau itu lebih berat buat saya," ujar Yasonna di Kantor Kemenkumham, Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (20/9/2019).

Dalam pengaturan KUHP yang berlaku sekarang ini disebutkan perzinahan adalah persetubuhan antara seorang yang sudah menikah dengan orang yang bukan pasangannya. Perzinahan tersebut merupakan delik aduan yang bisa diadukan oleh suami atau istri.

"(Dalam KUHP sekarang) Berlaku bagi laki-laki yang tunduk pada Pasal 27 BW dan pengaduan harus diikuti gugatan perceraian," ungkap dia.

Sementara dalam RUU KHUP, lanjut Yasonna, perzinahan adalah persetubuhan dengan orang yang bukan suami/istri. Tindak pidana ini merupakan delik aduan yang bisa diadukan oleh suami/istri, orang tua anak serta berlaku bagi semua orang. Kemudian, dalam RUU KUHP tidak ada keharusan pengaduan harus diikuti gugatan perceraian.

"Perzinahan merupakan delik aduan dalam konteks dan nilai-nilai masyarakat Indonesia (bukan masyarakat kota besar). Dalam RUU KUHP pengaduan dibatasi, hanya oleh orang-orang yang paling terkena dampak dan tidak dikaitkan dengan perceraian," pungkas dia.

Yasonna mengatakan pihaknya juga tetap mengatur sanksi bagi pemilik unggas ternak yang membiarkan unggas masuk ke pekarangan orang lain. Hanya saja, kata dia, sanksi dalam RUU KUPH lebih rendah dari sanksi KUHP sekarang.

Dalam KUHP sekarang dikatakan, barang siapa tanpa wenang membiarkan unggas ternaknya berjalan di kebun, di tanah yang sudah ditaburi, ditugali atau ditanami, diancam dengan pidana denda paling banyak dua ratus dua puluh lima rupiah.

Sementara dalam RUU KUHP disebutkan, setiap orang yang membiarkan unggas yang diternaknya berjalan di kebun atau tanah yang telah ditaburi benih atau tanaman milik orang lain dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II.

"Ketentuan pasal ini merupakan materi yang sebelumnya telah diatur dalam KUHP lama, dan saat ini di wilayah pedesaan masih diperlukan untuk melindungi para petani," tutur Yasonna.

Sumber: beritasatu.com

Editor: tom.