HETANEWS

Dukun Bisa Kena "Pasal Santet"

Ki Gendeng Pamungkas ( Foto: BeritaSatu Photo/Bayu Marhaenjati )

Jakarta, hetanews.com - Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur mengenai pemidanaan santet. Pasal 252 Ayat (1) berbunyi, "Setiap orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, memberikan harapan, menawarkan, atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, atau penderitaan mental atau fisik seseorang dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV".

Denda kategori IV, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 79, yakni sebesar Rp 200 juta. Sementara Pasal 252 Ayat (2), menyebutkan setiap orang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) melakukan perbuatan tersebut untuk mencari keuntungan atau menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, pidananya dapat ditambah 1/3 hukuman.

Ketua Tim Perumus RUU KUHP, Muladi menjelaskan beleid itu bukan terhadap perbuatan santet. Hal ini lantaran perbuatan santet sulit dibuktikan secara hukum pidana.

"Tidak memidana santet itu sendiri. Santet itu sulit dibuktikan, caranya masuk ke perut orang dan lain sebagainya, itu tidak bisa dibuktikan," kata Muladi di Kantor Kemenkumham, Jakarta, Jumat (20/9/2019).

Muladi yang juga mantan Menteri Kehakiman menjelaskan, pemidanaan terkait santet mengarah kepada orang yang mengaku memiliki "ilmu hitam" atau dukun. Dari pengakuan itu, orang tersebut menawarkan jasa sehingga mendapatkan penghasilan dari pengguna jasa.

"Jadi yang dipidana bukan santetnya, sulit dibuktikan tetapi orang yang menyatakan diri punya kekuatan gaib bisa mencelakakan orang, itu yang dipidana," katanya

Guru besar hukum pidana Universitas Diponegoro itu mencontohkan pasal santet tersebut dapat menjerat Ki Gendeng Pamungkas. Hal ini lantaran, Ki Gendeng Pamungkas pernah menawari jasa santet.

"Dia menawarkan diri, saya bisa menyantet orang, Gendeng Pamungkas pernah bicara itu, pakai kartu nama. Saya bisa menyantet orang. Saya peringatkan, Pak Gendeng, nanti kalau KUHP berlaku, kamu kena pidana," katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Menkumham Yasonna H Laoly menyebut pasal terkait santet ditujukan sebagai upaya pencegahan. Dengan adanya aturan ini diharapkan dapat mencegah masyarakat menggunakan ilmu hitam untuk mengeruk keuntungan.

"Jadi, supaya tidak ada penyalahgunaan upaya, upaya dengan mencari keuntungan-keuntungan yang tidak benar," katanya.

Sumber: Suara Pembaruan

Editor: tom.