HETANEWS

Golkar Sepakat Revisi KUHP Ditunda

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (tengah). Foto: Medcom.id

Jakarta, hetanews.com -  Partai Golkar menyetujui penundaan pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Menurut Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, pasal yang dinilai kontroversial perlu dibahas kembali.
 
"(RKUHP) akan dibahas dalam Badan Musyawarah (Bamus DPR) dan ini kita tunda sampai masa sidang berikutnya," kata Airlangga di Hotel Shangri-La, Sudirman, Jakarta Selatan, Sabtu, 21 September 2019.

Airlangga menuturkan, DPR membuka ruang bagi masyarakat untuk menyuarakan pokok pasal yang dipermasalahkan. Setelah selesai dikaji, pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) akan menjelaskan kembali kepada publik.

"Dan nanti feedback-nya akan dipelajari oleh Partai Golkar," sambung Menteri Perindustrian itu.
 
DPR sedianya mengesahkan RKUHP dalam rapat paripurna pemungkas periode 2014-2019, Selasa, 24 September 2019. Aturan baru itu pun bakal menggantikan KUHP peninggalan pemerintahan Hindia Belanda.

Namun dalam prosesnya, RKUHP menimbulkan pro kontra. Sejumlah poin RKHUP dinilai sebagai pasal karet. Presiden Joko Widodo memutuskan menunda pengesahan RKUHP.

okowi mengaku mendengarkan masukan berbagai kalangan yang berkeberatan dengan sejumlah substansi RKUHP. Dia memerintahkan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly untuk menyampaikan sikap pemerintah kepada DPR.

Sumber: medcom.id

Editor: tom.