Humbahas, hetanews.com - Diduga karena egois, anggota DPRD Humbang Hasundutan (Humbahas), kembali mempertontonkan sikap buruknya.

13 anggota legislator Badan Musyawarah (Banmus), tampaknya ogah membahas, beberapa kepentingan rakyat, di paripurna mereka.

Pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kabupaten Humbahas Tahun Anggaran (TA) 2019, yang sudah digulirkan di meja Banmus DPRD Humbahas, dipastikan tidak berjalan.

Seperti yang diutarakan Ketua DPRD Humbahas, Manaek Hutasoit, kepada sejumlah awak media,  baru-baru ini, bahwa pembahasan Perubahan APBD 2019 dipastikan telah  menemukan jalan buntu. Banmus, katanya, tidak berhasil mencapai syarat kourum atau 2/3 anggota Banmus, sesuai dengan petunjuk tatib DPRD Humbahas.

Tiga kali bergelut untuk rapat Banmus, namun 13 legislator yang menjadi anggota Banmus itu tidak jua memenuhi kuorum, sehingga anggaran yang diajukan pemerintah itu akhirnya kandas dan terhenti di meja Banmus.

Urgensinya, pembangunan infrastruktur akan terkendala, seperti halnya peningkatan jalan Sipagabu, Desa Sipagabu Banuarea, Kecamatan Pakkat, peningkatan jalan Sitanduk Simbara, Kecamatan Parlilitan, dan peningkatan jalan Pangungkitan Pusuk, Kecamatan Parlilitan, ungkapnya.

Ada juga pembangunan yang terkendala lainnya, yakni peningkatan jalan Sibolga, Desa Parbotihan, Kecamatan Onanganjang, peningkatan jalan Hutagurgur, Desa Aek Nauli, Kecamatan Doloksanggul dan peningkatan jalan Sipariama, Desa Parsingguran II, Kecamatan Pollung, bebernya.

Sikap anggota DPRD Humbahas yang tidak pro rakyat itu, agaknya menuai kritik dari berbagai elemen masyarakat. Mereka mengecam, sekaligus menyayangkan sikap para wakil rakyat terhormat tersebut, yang terkesan hanya memementingkan diri mereka sendiri.

Pemerhati Pembangunan Kabupaten Humbahas yang sekaligus Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Humbahas, Erikson Simbolon, kepada hetanews.com, Sabtu (21/9/2019), sangat mengecam sikap para anggota dewan tersebut.

Dikatakannya, langkah konyol yang dipanggungkan para anggota DPRD Humbahas, membuat rakyat sangat kecewa. Ia menyebut, DPRD Humbahas tidak pro rakyat, karena kepentingan pribadi mereka yang tak jelas.

"(Anggota DPRD) memboikot dengan licik, dengan tidak menghadiri banmus untuk membahas P-APBD dan R-APBD 2019,"sebut Erikson.

Erikson menambahkan, wakil rakyat terhormat tersebut, harusnya sadar, karena mereka pada dasarnya akan kembali lagi menjadi rakyat biasa, pada waktunya. Keegoan mereka, kata Erikson, telah meluluhlantakkan pembangunan di Kabupaten Humbahas.

"Jangan karena keinginanmu (DPRD) tak tercapai, program  pemerintah (Pemkab Humbahas) membangun Humbahas terkendala,"kesalnya.

Erikson berharap, anggota DPRD yang baru terpilih maupun petahana yang akan segera dilantik tidak akan mengikuti jejak anggota DPRD saat ini.

"Berbuatlah yang terbaik (nantinya) untuk rakyat, walau mungkin mengecewakan pribadimu," pintanya.