HETANEWS

Muladi soal RKUHP Ditunda: Kalau Gagal, Berarti kita Cinta Penjajahan

Prof Muladi pada raker Mekumham dan Komisi III terkait RUU KUHP

Jakarta, hetanews.com - Presiden Joko Widodo meminta Menkum HAM Yasonna Laoly dan DPR menunda pengesahan RKUHP. Menanggapi hal itu, anggota Tim Perumus RKUHP Mulyadi meminta agar RKUHP tetap disahkan meski harus ditunda.

"Saya berpikir, pokoknya (RKUHP) jangan sampai gagal. Ditunda boleh, tapi kalau gagal berarti tuh kita cinta pada penjajahan," ujar Muladi dalam konferensi pers di Kemenkumham, Jakarta Selatan.

Menurut Muladi, KUHP yang sekarang berlaku adalah warisan hukum masa kolonial. Sehingga, kata dia, sudah tidak sesuai dengan filosofi bangsa Indonesia.

"Jadi ini satu hal yang betul-betul yang sangat amat kecewakan. Tapi saya tidak kecewa, ini hanya ditunda, nanti kita perlu klarifikasi pada Anda (wartawan), bahwa banyak hal yang bisa diperbincangkan bersama," tutur Muladi.

Menteri kehakiman di era Presiden BJ Habibie itu mengungkapkan, RKUHP dirumuskan melalui kajian dan perbandingan hukum yang mendalam. Seperti Pancasila, UUD 1945, HAM, serta konvensi-konvensi internasional lainnya.

"Jadi kita tidak hanya merumuskan partisipasi indonesia. Tapi kita juga mempertimbangkan universal principle. Itu selalu kita gunakan," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi telah meminta DPR untuk menunda pengesahan RKUHP usai mempertimbangkan beberapa pendapat dari berbagai kalangan.

"Setelah mencermati masukan-masukan dari berbagai kalangan yang berkeberatan dengan sejumlah substansi-substansi KUHP, saya berkesimpulan masih ada materi-materi yang membutuhkan pendalaman lebih lanjut," ujar Jokowi di Istana Bogor.

sumber: kumparan.com

Editor: sella.